Bitung, BeritaManado.com – Aktivis muda Kota Bitung, Rendy Rompas meminta audit khusus dilakukan Pemkot Bitung sebelum masa jabatan Wali Kota Bitung, Max Lomban berakhir.
Wacana itu disampaikan Rendy, karena banyak sorotan terhadap kinerja di bidang keuangan dan aset, sehingga audit dirasa perlu agar pemerintahan baru tak menanggung “dosa” pemerintahan lama.
“Audit yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan dan aset di Pemkot Bitung perlu dilakukan. Tak hanya pelaporan dan pertanggungjawaban saja, tapi ini juga harus ditujukan pada pengambilan kebijakan,” kata, Rendy, Minggu (07/02/2021).
Rendy memahami Pemkot Bitung rutin diaudit setiap tahun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga negara jadi pelaksana kegiatan itu.
Hanya saja, dirinya menganggap audit itu tak cukup mengungkap semua hal yang terjadi dalam pengelolaan atau pemanfaatan anggaran, termasuk aset.
“Bukannya mengecilkan kinerja atau tugas BPK. Tapi banyak contohkan, diaudit BPK dan dapat opini WTP ternyata ada korupsi juga. Dan jangan lupa, penegak hukum saat mengusut penyimpangan tak selalu menggunakan hasil audit BPK. Yang lebih sering justru adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Malah ada juga yang pakai Inspektorat,” jelasnya.
Dirinya juga mengatakan, audit menyeluruh yang dimaksud bukan semata-mata mencari kesalahan pemerintahan sekarang, tapi audit tersebut diadakan untuk memperoleh data riil seputar kondisi keuangan dan aset Pemkot Bitung.
“Jadi usulan ini bukan ditujukan ke pemerintahan sekarang. Pak Max segera mengakhiri jabatan jadi beliau sudah nothing to lose. Usulan ini saya tujukan untuk pemerintahan baru. Pak Maurits Mantiri dan Pak Hengky Honandar perlu memikirkan ini demi kepentingan pemerintahan mereka,” katanya.
Ia pun menjelaskan ihwal usulan itu, yakni permasalahan yang mengemuka beberapa waktu terakhir jadi dasarnya, apalagi sejak refocusing anggaran untuk penanganan situasi saat ini, pandemi covid-19, dilakukan oleh Pemkot Bitung.
“Kita tahu bersamakan, anggaran untuk penanganan pandemi dan dampaknya sangat besar. Kalau tidak salah terakhir dikabarkan lebih dari Rp80 miliar,” katanya.
Sementara di saat penyaluran bantuan bagi warga terdampak kata dia, banyak keluhan yang muncul. Ada yang menerima ada yang tidak. Kemudian muncul pula polemik pembayaran lahan Stadion Duasudara.
Persoalan Stadion Duasudara, menurutnya, sempat diaudit Inspektorat Sulut dan hasilnya masih kita tunggu. Juga masalah aset yang proses penghapusannya terkesan dilakukan secara sembunyi-bunyi seperti rumah panggung dan kendaraan dinas.
“Jadi ada banyak persoalan yang perlu dijelaskan terkait keuangan dan aset ini. Itu termasuk persoalan yang timbul dalam pembayaran TPP dan gaji THL, pembayaran gaji perangkat kelurahan, pembayaran gaji pekerja kebersihan dan juga pembayaran hasil pelaksanaan proyek,” katanya.
(abinenobm)