Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Henry Walukouw meminta keseriusan pemerintah Provinsi Sulut dalam menangani daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurut Henry, masih terdapat banyak daerah yang terisolir alias belum menikmati kemerdekaan seutuhnya.
“Saya ingin melihat data kawasan kumuh, daerah yang mengalami blank spot, serta daerah-daerah yang listriknya hanya menyala beberapa jam saja, sebab ini banyak kami temukan di lapangan, terutama saudara-saudara kita yang ada di kepulauan banyak mengalami ini,” ungkap Henry Selasa, (26/11/2024) pada rapat Badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Lanjut Henry, daerah-daerah yang mengalami blank spot atau tidak terjangkau jaringan telekomunikasi termasuk jaringan internet perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Telekomunikasi ini sangat diperlukan dan erat kaitannya dengan pendidikan di zaman sekarang ini, dan banyak persoalan yang dialami sekolah-sekolah yang mengalami blank spot,” beber Henry.
Di wilayah kepulauan, Henry menemukan banyak program pemerintah pusat yang belum terkoneksi baik dengan program pemerintah Sulut.
“Termasuk juga kebijakan-kebijakan sharing dalam rangka pembangunan sarana-prasarana maupun fasilitas-fasilitas yang ada di daerah perbatasan,”
Tak hanya itu saja, Henry mengungkap banyak daerah di Sulut yang berbatasan dengan negara tetangga seakan luput dari perhatian dan masih terisolir.
“Tentunya butuh perhatian khusus karena merupakan beranda republik indonesia dan tentu menyangkut nama baik serta menjadi cerminan dari pada negara republik Indonesia,” jelas Henry.
Disamping itu juga kepala Dinas Perkim Sulut Alexander Watimena mengungkap bahwa untuk daerah kumuh yang terdata sebanyak 6 dan kewenangan Provinsi berada pada luasan 10 hekto are.
“Sementara yang terdata sekarang ini Manado, kemudian Bolsel, Talaud, kemudian Minahasa. Yang empat lainnya itu ada juga datanya nanti akan disampaikan secara tertulis,” ucap Alexander.
Sementara terkait dengan daerah blank spot dan listrik juga akan dilaporkan secara tertulis mengingat kepala dinasnya tidak sempat hadir dalam rapat pembahasan APBD tahun 2025.
(Erdysep Dirangga)
