Bitung – Pemerintah pusat menjadikan Kota Manado dan Bitung sebagai target utama pembangunan wilayah Indonesia Timur.
Hal itu dikatakan Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri usia mengikuti Rapat Koordinasi Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Sulawesi Utara bersama Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Se Sulut dipimpin Gubernur Sulut, Olly Dondokambey di Ballroom 3 Hotel Fairmont Senayan Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016).
Maurits mengatakan, Rakor itu bertujuan untuk membuat Sulut lebih maju kedepan. Dimana terealisasinya hal tersebut sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
“Gubernur mengatakan, eksekutif dan legislatif harus jalan bersama dalam membangun Sulut dan berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya kebersinggungan,” kata Mautits.
Setiap daerah kata Maurits, harus berbenah dengan mengagendakan pembangunan sebagai prioritas utama, sebab dari tiga triliun anggaran yang ada di Provinsi Sulut, hanya satu triliun yang akan di bagi ke kabupaten/kota se-Sulut, yang dalam pembagiannya tidak di samaratakan, melainkan mengedepankan skala prioritas.
“Artinya setiap daerah harus memiliki program perencanaan pembangunan yang dipersiapkan secara matang dan diusulkan ke pemerintah provinsi,” katanya.
Nantinya kata dia, pemerintah Provinsi akan mempelajarinya, setelah itu dibahas bersama DPR baru kemudian ditentukan berapa besaran dana yang akan diberikan ke daerah tersebut.(*/abinenobm)
Bitung – Pemerintah pusat menjadikan Kota Manado dan Bitung sebagai target utama pembangunan wilayah Indonesia Timur.
Hal itu dikatakan Wakil Walikota Bitung, Maurits Mantiri usia mengikuti Rapat Koordinasi Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Sulawesi Utara bersama Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Se Sulut dipimpin Gubernur Sulut, Olly Dondokambey di Ballroom 3 Hotel Fairmont Senayan Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2016).
Maurits mengatakan, Rakor itu bertujuan untuk membuat Sulut lebih maju kedepan. Dimana terealisasinya hal tersebut sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
“Gubernur mengatakan, eksekutif dan legislatif harus jalan bersama dalam membangun Sulut dan berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya kebersinggungan,” kata Mautits.
Setiap daerah kata Maurits, harus berbenah dengan mengagendakan pembangunan sebagai prioritas utama, sebab dari tiga triliun anggaran yang ada di Provinsi Sulut, hanya satu triliun yang akan di bagi ke kabupaten/kota se-Sulut, yang dalam pembagiannya tidak di samaratakan, melainkan mengedepankan skala prioritas.
“Artinya setiap daerah harus memiliki program perencanaan pembangunan yang dipersiapkan secara matang dan diusulkan ke pemerintah provinsi,” katanya.
Nantinya kata dia, pemerintah Provinsi akan mempelajarinya, setelah itu dibahas bersama DPR baru kemudian ditentukan berapa besaran dana yang akan diberikan ke daerah tersebut.(*/abinenobm)