MANADO – Polemik rolling Pemkot dan Pemprov Sulut mulai berimbas. Mau bukti? Tahapan penetapan APBD Perubahan di DPRD Manado terancam molor. Hal ini diutarakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Manado, Lili Binti, di ruang kerjanya, Senin (19/9).
Baginya rencana pembahasan APBDP tidak akan terealisasi, karena memang akan percuma. ”Siang ini rencananya kami KUA-PPS, tapi saya pikir tidak bisa karena Sekkot saat ini statusnya Pelaksana tugas (Plt) yang tidak bisa menandatangani hasil nantinya, ”ujar Lili tegas.
Dia menegaskan, dengan banyaknya kepala SKPD termasuk Sekkot yang belum berstatus definitif akan mengganggu kelancaran pelayanan terhadap masyarakat termasuk, penandatanganan KUA-PPS dalam rangka tahapan pembahasan APBD Perubahan.(jor)
MANADO – Polemik rolling Pemkot dan Pemprov Sulut mulai berimbas. Mau bukti? Tahapan penetapan APBD Perubahan di DPRD Manado terancam molor. Hal ini diutarakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Manado, Lili Binti, di ruang kerjanya, Senin (19/9).
Baginya rencana pembahasan APBDP tidak akan terealisasi, karena memang akan percuma. ”Siang ini rencananya kami KUA-PPS, tapi saya pikir tidak bisa karena Sekkot saat ini statusnya Pelaksana tugas (Plt) yang tidak bisa menandatangani hasil nantinya, ”ujar Lili tegas.
Dia menegaskan, dengan banyaknya kepala SKPD termasuk Sekkot yang belum berstatus definitif akan mengganggu kelancaran pelayanan terhadap masyarakat termasuk, penandatanganan KUA-PPS dalam rangka tahapan pembahasan APBD Perubahan.(jor)