Manado – Tepatnya di Hotel Grand Puri Manado, Kamis (4/10) siang tadi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar seminar kawasan perbatasan dengan topik “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara”. Dalam acara seminar tersebut menghadirkan beberapa pemakala diantaranya Kapolda Sulut, Brigjen Pol Drs Dicky Atotoy, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pdt Meiva Salindeho Lintang STh, serta akademisi Fisip Unsrat Dr Ferry Liando SIP MSi.
Dalam kesempatan tersebut Ferry Liando yang merupakan ketua program studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat diberikan kesempatan untuk memaparkan makalahnya dengan judul “Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara”. Acara seminar yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini Liando memaparkan bagaimana peran dari perguruan tinggi untuk mengawal kawasan perbatasan. Berikut ini adalah kutipan kesimpulan dari makalah yang disampaikan oleh Dr Ferry Liando SIP MSi.
“Kebijakan pemerintah dalam pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Negara perlu mendapat dukungan semua pihak termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini diharapkan bukan hanya sebatas untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan dan pendidikan di daerah perbatasan namun lebih daripada itu untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap keutuhan NKRI,” kata Liando
“Kita tidak mengehendaki gangguan-gangguan negara lain terhadap wilayah-wilayah perbatasan, oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah menyediakan sarana dan prasarana publik yang baik, angka kemiskinan harus ditekan, akses informasi diperluas, partisipasi masyarakat ditingkatkan, pendidikan dan kesehatan dapat dijamin, kesejahteraan masyarakat ditingkatkan serta keberpihakan pejabat publik terhadap aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan harus diwuudkan. Pendekatan ini lebih manusiawi daripada menggunakan pendekatan keamanan oleh tentara seperti kecenderungan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini,” papar Liando.(jkf)
