Manado,BeritaManado.com – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kerap menjadi pusat kunjungan kerja (kunker) para pejabat negara. Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah pusat sangat memperhatikan pembangunan maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Nyiur Melambai.
Perlakuan khusus ini, tentunya memberikan rasa bangga, sekaligus juga membuka peluang untuk memajukan Sulut sebagai provinsi yang mengalami berbagai perubahan dan terobosan.
Terlihat jelas di mana secara bergantian, para pejabat negara, mulai dari kalangan legislatif maupun para Menteri, datang berkunjung ke Sulut.
Selain meninjau dan melihat perkembangan situasi serta kondisi yang ada, mereka juga menghadiri kegiatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat itu sendiri, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Salut dan apresiasi kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang sangat mengedepankan sinergitas, sehingga mampu menjaga hubungan baik dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Sebagai bukti, Senin (12/4/2021) baru-baru ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo telah hadir secara fisik memberikan ceramah, motivasi, arahan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dalam mewujudkan sinergitas antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di provinsi Sulut.
Kunker Menpan RB, tak lepas dari upaya Pemprov Sulut, terutama Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dan jajaran yang sedang mempersiapkan aturan yang diberlakukan terkait penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 sampai dengan 2024.
Penyederhanaan Birokrasi ini tujuannya agar Birokrasi lebih dinamis serta mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, mendorong efektifitas dan efisiensi kinerja.
Adapun ruang lingkupnya adalah penyederhanaan birokrasi transformasi organisasi, tranformasi sistem kerja, transformasi jabatan.
Menteri berharap agar penyederhanaan Birokrasi, dipercepat dan tidak bertele-tele atau tidak berputar-putar sehingga paling lambat target pertengahan tahun ini telah selesai.
Ujung- ujungnya semua ini dilakukan baik ASN, TNI, POLRI adalah untuk melayani masyarakat. Akan hal itu, Gubernur Olly mengatakan agar kehadiran para Menteri di Bumi Nyiur Melambai ini, membawa harapan-harapan yang lebih baik bagi Sulut.
Olly juga menyambut baik kunker Menpan RB untuk mempercepat reformasi birokrasi di Sulut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Menpan RB meskipun dalam kesibukan, masih menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Sulut,” kata Olly.
Olly menjelaskan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sebelumnya, Menpan RB RI Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemerintahan yang baik dan bersih dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional.
Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kemenpan RB.
Kebijakan tersebut antara lain penyederhanaan birokrasi, sistem kerja berbasis digital, manajemen ASN, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Pertumbuhan investasi merupakan penggerak dalam roda perekonomian negara, sehingga Kemenpan RB terus berupaya meningkatkan pelayanan publik utamanya pada pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.
Gubernur Olly Dondokambey berharap kunjungan Menpan RB menjadikan sinergitas Pusat dan daerah semakin optimal.
Tjahjo menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi meliputi tiga aspek yakni tranformasi organisasi, tranformasi sistematika dan transformasi jabatan.
Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB mengatakan penyederhanaan birokrasi akan dilaksanakan paling lambat pertengahan tahun ini.
“Saya diperintahkan paling lambat pertengahan tahun ini di tengah-tengah pandemi Covid-19, kami telah mempersiapkan semua terkait perencanaan,” terang Tjahjo.
Lanjut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi tersebut akan mempermudah tugas dan fungsi pemerintahan.
“Yang intinya membangun birokrasi yang lebih dinamis, mewujudkan profesionalisme ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efesiensi kinerja,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kunker Menpan RB, Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw, Deputi SDM Aparatur Teguh Widjinarto, jajaran Forkopimda Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut.
(Advetorial/Finda Muhtar)