Manado – Selain mempertanyakan permasalahan ASN di Sulut, Komisi II DPR RI yang diketuai Zainudin Amali saat melakukan reses di kantor gubernur Sulut Senin (27/2/2017) juga mempertanyakan persoalan Pilkada di Sulut yang juga merupakan bidang tukas dari komisi ini.
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali yang didampingi beberapa anggota Komisi II sempat menanyakan persoalan tertundanya Pilkada pada satu Kecamatan di Sangihe kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
“Mengenai Pilkada, sedikit kami mendengar kabar ada masalah mengenai pengiriman peralatan (logistik) pilkada tetapi apakah itu sudah berjalan lancar seperti yang lain-lain pak (gubernur) dan juga hak-hak masyarakat untuk memberikan suaranya, ini mungkin sdikin kami meminta laporan dari bapak, termasuk situasi pilkada di daerah-daerah terluar,” ujar salah satu anggota Komisi II DPR.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey sendiri langsung merespon persoalan Pilkada tersebut dengan mengatakan bahwa hal ini sangat baik karena memang pemerintah Sulawesi Utara baru saja selesai melaksanakan Pilkada serentak di dua kabupaten yang berjalan dengan baik.
“Memang benar ada masalah keterlambatan logistik Pilkada di Kecamatan Nusa Tabukan, Sangihe dikarenakan hambatan cuaca, yang hanya bisa dilalui dengan menggunakan kapal laut yang besar, sedangkan cuaca pada waktu itu sangat tidak memungkinkan untuk dibawah dengan menggunakan kapal yang kecil, usaha dengan menggunakan hellikopter pun tidak memungkinkan, sehingga tertunda, tapi persoalan tersebut sudah teratasi dengan partisipasi pemilih yang mencapai diatas 70 persen,” Olly Dondokambey melalui Ketua KPU Sulut Yessi Momongan.
Diapun memaparkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak di Sulawesi Utara diatas rata-rata nasional bahkan tertinggi se Indonesi yang mencapai 80,6 persen.
“Saya berharap juga proses penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan cepat agar dua kabupaten di Sulawesi Utara cepat memperoleh pemimpin-pemimpin yang baru nanti,” kata Olly Dondokambey. (Rizath Polii)
