MANADO – Komisi I Deprov Sulut yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Kunjungi Markas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII. Kunjungan yang sekaligus merupakan Rapat Koordinasi ini langsung disambut DanLantamal Laksamana Pertama, Agus Purwoko dan WadanLantamal Kolonel Mar Harhar serta para asisten/perwira di jajaran AL.
Demikian keterangan pers Ketua Komisi I, Jhon Dumais kepada beritamanado. “Ada beberapa agenda pembicaraan yang perlu dikoordinasikan dengan AL, mengingat Komisi I merupakan Mitra kerjanya,” ujar Dumais.
Dumais menjelaskan pertama mengenai luasnya jangkauan kerja wilayah Lantama VIII yang meliputi perbatasan dua negara yakni Filipina dan Malaysia, oleh karenanya Pemkab/Pemkot harus pro aktif dalam pembuatan pos-pos AL.
Jadi kedepannya tak perlu lagi ada pos AL yang menyewa di lahan warga. Seraya menghimbau kepada pemerintah untuk membantu penganggaran operasional AL, guna meningkatkan efisiensi patrol AL untuk menjaga tegaknya kedaulatan NKRI. (is)
MANADO – Komisi I Deprov Sulut yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, Kunjungi Markas Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII. Kunjungan yang sekaligus merupakan Rapat Koordinasi ini langsung disambut DanLantamal Laksamana Pertama, Agus Purwoko dan WadanLantamal Kolonel Mar Harhar serta para asisten/perwira di jajaran AL.
Demikian keterangan pers Ketua Komisi I, Jhon Dumais kepada beritamanado. “Ada beberapa agenda pembicaraan yang perlu dikoordinasikan dengan AL, mengingat Komisi I merupakan Mitra kerjanya,” ujar Dumais.
Dumais menjelaskan pertama mengenai luasnya jangkauan kerja wilayah Lantama VIII yang meliputi perbatasan dua negara yakni Filipina dan Malaysia, oleh karenanya Pemkab/Pemkot harus pro aktif dalam pembuatan pos-pos AL.
Jadi kedepannya tak perlu lagi ada pos AL yang menyewa di lahan warga. Seraya menghimbau kepada pemerintah untuk membantu penganggaran operasional AL, guna meningkatkan efisiensi patrol AL untuk menjaga tegaknya kedaulatan NKRI. (is)