Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw saat konferensi pers
Manado – “Kisruh antar fraksi” di DPRD Sulut terkait pembahasan Ranperda BUMD harus disikapi serius Ketua DPRD Andrei Angouw.
Demikian pendapat DR Jerry Massie terkait penetapan Ranperda BUMD yang terancam ditolak beberapa fraksi di DPRD Sulut.
“Kualitas kepemimpinan Andrei Angouw sebagai ketua DPRD diuji. Beliau harus mampu merangkul semua pimpinan fraksi menyamakan persepsi agar penetapan Ranperda tak terhalang hanya dengan alasan-alasan teknis,” tutur Massie kepada BeritaManado.com, Jumat (20/5/2016).
Lanjut Massie, Perda BUMD sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan. Perda BUMD akan menjadi roda utama penggerak ekonomi di Sulut sehingga pembahasannya perlu legitimasi kuat masyarakat melalui fraksi-fraksi di DPRD.
“Semangat dari Perda BUMD menghasilkan BUMD-BUMD milik pemerintah bersama masyarakat. Sehingga seluruh kekuatan politik melalui fraksi-fraksi harus bekerja-sama,” tukas Massie.
Rencana penolakan 3 fraksi DPRD Sulut terhadap penetapan Ranperda BUMD mendapat respon dari pemerhati politik, Dino Sekoh. Menurutnya, penolakan Ranperda tanpa sekalipun mengikuti rapat pansus adalah langkah tidak patut.
“Artinya kalau ada keberatan terhadap mekanisme, tatacara bahkan materi Ranperda disampaikan di forum rapat. Tapi bagaimana mau keberatan, hadir rapat saja tidak!” ujar Dino kepada BeritaManado.com, Jumat (20/5/2016).
Diketahui, 3 fraksi yang mengancam menolak adalah Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK) dan Fraksi Amanah Keadilan (F-AK).
Pansus BUMD yang diketuai Teddy Kumaat beberapa kali rapat hanya dihadiri anggota Pansus dari F-PDIP, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra.
Dua pimpinan Pansus, Felly Runtuwene dan Marlina Moha Siahaan serta anggota Pansus lainnya seperti Amir Liputo, Denny Sumolang dan Affan Mokodongan tak pernah terlihat menghadiri rapat pembahasan. (jerrypalohoon)
Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw saat konferensi pers
Manado – “Kisruh antar fraksi” di DPRD Sulut terkait pembahasan Ranperda BUMD harus disikapi serius Ketua DPRD Andrei Angouw.
Demikian pendapat DR Jerry Massie terkait penetapan Ranperda BUMD yang terancam ditolak beberapa fraksi di DPRD Sulut.
“Kualitas kepemimpinan Andrei Angouw sebagai ketua DPRD diuji. Beliau harus mampu merangkul semua pimpinan fraksi menyamakan persepsi agar penetapan Ranperda tak terhalang hanya dengan alasan-alasan teknis,” tutur Massie kepada BeritaManado.com, Jumat (20/5/2016).
Lanjut Massie, Perda BUMD sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan. Perda BUMD akan menjadi roda utama penggerak ekonomi di Sulut sehingga pembahasannya perlu legitimasi kuat masyarakat melalui fraksi-fraksi di DPRD.
“Semangat dari Perda BUMD menghasilkan BUMD-BUMD milik pemerintah bersama masyarakat. Sehingga seluruh kekuatan politik melalui fraksi-fraksi harus bekerja-sama,” tukas Massie.
Rencana penolakan 3 fraksi DPRD Sulut terhadap penetapan Ranperda BUMD mendapat respon dari pemerhati politik, Dino Sekoh. Menurutnya, penolakan Ranperda tanpa sekalipun mengikuti rapat pansus adalah langkah tidak patut.
“Artinya kalau ada keberatan terhadap mekanisme, tatacara bahkan materi Ranperda disampaikan di forum rapat. Tapi bagaimana mau keberatan, hadir rapat saja tidak!” ujar Dino kepada BeritaManado.com, Jumat (20/5/2016).
Diketahui, 3 fraksi yang mengancam menolak adalah Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK) dan Fraksi Amanah Keadilan (F-AK).
Pansus BUMD yang diketuai Teddy Kumaat beberapa kali rapat hanya dihadiri anggota Pansus dari F-PDIP, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra.
Dua pimpinan Pansus, Felly Runtuwene dan Marlina Moha Siahaan serta anggota Pansus lainnya seperti Amir Liputo, Denny Sumolang dan Affan Mokodongan tak pernah terlihat menghadiri rapat pembahasan. (jerrypalohoon)