
Manado, BeritaManado.com — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Fransiscus Andi Silangen juga sebagai koordinator Komisi III DPRD Sulut mengundang Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, Badan Pertanahan (BPN) Kota Manado bersama Dinas Perkimtan Sulut dalam rapat dengar pendapat Komisi III.
Rapat dengar pendapat tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulut termasuk penyelesaian pembebasan lahan mega proyek Manado Outer Ring Road (MORR) III dan sejumlah proyek strategis lainnya.
Pada momen tersebut Fransiscus Silangen menyampaikan apresiasi terhadap Kapala BPJN Sulut beserta jajaran, kepala BPN, serta Kepala Dinas Perkimtan yang hadir.
Menurut Fransiscus, terkait pembebasan lahan sudah teridentifikasi, ada 9 lahan yang bermasalah di mana dari 9 ini kemudian mengerucut bahwa, 5 sudah ada konsinyasi, 3 sedang dalam proses, dan 1 sudah ada keputusan.
“Saya kira apa yang disampaikan pak Kepala BPJN benar, agar diukur ulang biar jelas, supaya masaalah ini cepat terselesaikan. Makanya di KPK itu ada tools yang namanya Survelens. Karena terus terang dana kita di daerah tidak mampu untuk menyelesaikan MORR III ini,” ungkap Fransiscus Rabu, (29/10/2025) pada rapat Komisi III DPRD Sulut.
Meski begitu, Fransiscus mengajak semua pihak yang hadir untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan di mana Pemerintah pusat memberikan dana yang besar bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk pembangunan.
“Tinggal kita di daerah ini bagaimana duduk bersama untuk menyelesaikan, dan saya kira terima kasih kepada pak Kepala BPJN Sulut,” sambung Fransiscus.
Tak hanya itu, Ketua DPRD Fransiscus Silangen juga memberikan perhatian serius terhadap pembebasan lahan revitalisasi tiga sungai yang juga perlu perhatian serius.
“Apresiasi kepada mantan kepala balai, karena telah menyiapkan dana pinjaman Loon untuk revitalisasi tiga aliran sungai terutama yang ada di kota Manado, dan ini batasnya sampai tahun 2028. Kalau kita tidak aktif untuk menyelesaikan pembebasan lahan, kapan lagi kita akan mendapatkan dana seperti ini,” jelas Fransiscus.
Fransiscus juga menekankan agar harus terus bergerak namun penuh kehati-hatian sebab tahun 2026 akan dimulai, dan akan dilakukan secara komprehensif untuk revitalisasi tiga sungai tersebut.
“Yang menjadi persoalan, ini harus jalan ya? Karena tahun depan dana ini sudah mulai di proses,” tegas Fransiscus.
“Itu yang menjadi fokus kita shari ini, terutama pembebasan lahan MORR III. Kita sebagai pemerintah harus tegas. Jangan sudah dibayar, masih ada lagi yang mengaku, oh, kita belum terima,” tegasnya lagi.
(Erdysep Dirangga)
