Manado, BeritaManado.com — DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulut tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengungkapkan, setelah penyampaian perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 oleh gubernur, maka Badan anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui perubahan KUA dan perubahan PPAS Provinsi Sulut tahun anggaran 2025.
Berdasarkan hasil rapat pembahasan Badan anggaran DPRD bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara, di mana antara lain disepakati bahwa:
- Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.772.280.953.160,- setelah perubahan menjadi Rp. 3.789.780.953.160,- mengalami penambahan sebesar rp. 17.500.000.000,-.
- Anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.618.482.939.686,- setelah perubahan menjadi Rp. 3.635.982.939.686,- mengalami penambahan sebesar Rp.17.500.000.000,-
- Pembiayaan dianggarkan terdiri dari penerimaan
pembiayaan sebesar Rp. 62.233.493.033,- tidak mengalami perubahan dan pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan, sebesar Rp. 216.031.506.507,- tidak mengalami perubahan. - Beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), seperti UPTD PPD kotamobagu-bolsel serta UPTD PPD bolmong- bolmut-boltim, memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Namun, potensi ini belum dimaksimalkan secara optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, antara lain
kekurangan laptop, printer, serta akses jaringan internet, kebutuhan terhadap koneksi satelit seperti starlink juga menjadi perhatian penting untuk mendukung pemungutan pajak secara mobile hingga ke wilayah pelosok dan desa,” ungkap Fransiscus Senin, (11/8/2025) pada rapat paripurna DPRD Sulut.
Tak hanya itu, Fransiscus mengungkap bahwa, pemungutan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan pajak air permukaan, merupakan sumber utama PAD yang berkontribusi langsung terhadap keuangan daerah.
Namun, efektivitas strategi pemungutan penurunan seiring dengan berkurangnya frekuensi kegiatan swiping (pemeriksaan lapangan) akibat kebijakan efisiensi.
“Padahal, kegiatan ini terbukti signifikan dalam menjangkau wajib pajak yang belum taat maupun belum terdata, serta efektif dalam meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan langsung, oleh karena itu, optimalisasi kembali kegiatan swiping dan penguatan pemungutan pajak secara aktif perlu menjadi prioritas sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pad secara berkelanjutan,” sambung Fransiscus.
Lanjut Ketua DPRD, pemanfaatan teknologi dan perangkat digital seperti laptop, printer, serta jaringan internet (termasuk starlink) akan mempercepat akses dan pengolahan data pemungutan pajak secara real-time.
“Hal ini akan mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah, sekaligus memperkuat basis data wajib pajak yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam perencanaan fiskal,” tutur Fransiscus.
Dalam penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2025, diharapkan agar pokok-pokok pikiran (pokir) yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat diakomodasi secara menyeluruh.
Hal itu dinilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD, dan sebagai upaya menjamin keadilan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
DPRD Sulut mendorong pemerintah Provinsi untuk segera melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah titik strategis yang merupakan kewenangan Provinsi di wilayah kota Manado.
Adapun ruas jalan yang dimaksud meliputi:
- Jalan Ahmad yani, mulai dari depan kantor PLN Sario hingga SPBU pertamina Sario.
- Ruas jalan Adipura raya sampai sampai jalan molas-tongkaina yang memerlukan perbaikan menyeluruh, termasuk penanganan saluran drainase yang selama ini sering terabaikan dalam pekerjaan konstruksi.
- Ruas jalan Hasanuddin, dari bailang hingga jembatan megawati, yang selama ini hanya dilakukan penambalan dan perlu diaspal secara menyeluruh sebagai salah satu jalur utama Provinsi.
“Selain itu, DPRD juga meminta agar pembangunan jalan baru dari kawasan Ring road, kecamatan paal dua, menuju bendungan Kuwil yang telah dimulai namun belum
DPRD Provinsi Sulawesi Utara diselesaikan, ini agar segera ditindaklanjuti hingga tuntas,” tegas Fransiscus.
Pemerintah Provinsi juga diharapkan memberikan perhatian dan bantuan nyata kepada petani dan nelayan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional, khususnya swasembada pangan sebagaimana dicanangkan oleh Presiden republik indonesia.
Menurut Ketua DPRD, seluruh kebijakan dalam perubahan KUA dan PPAS harus disusun dengan mengacu pada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Pemungutan pajak yang efektif dan berkelanjutan merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance, dan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Dengan meningkatnya PAD, pemerintah Provinsi akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai program prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
DPRD juga memberikan perhatian serius pada pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, pembangunan sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan infrastruktur, kegiatan terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan, dukungan kegiatan terhadap peningkatan seni dan budaya, pemeliharaan gedung dan bangunan pada perangkat daerah, dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dukungan kepada pemerintah kabupaten bolaang mongondow berupa bantuan keuangan khusus untuk pematangan lahan, penyesuaian pada belanja tidak terduga dan belanja hibah, kegiatan operasional dan teknis pada beberapa perangkat daerah antara lain, sekretariat daerah, badan penghubung daerah, sekretariat DPRD, dan perangkat daerah lainnya, dan kesepakatan-kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 yang tertuang dalam notulen rapat.
“Hasil pembahasan badan anggaran DPRD bersama TAPD Provinsi Sulut yang telah disampaikan ini, menjadi dasar dalam penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran
2025,” terangnya lagi.
Fransiscus menekankan bahwa, berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Sulut nomor 1 tahun 2021 tentang tata tertib DPRD, bahwa, kebijakan umum APBD dan prioritas dan PPAS telah mendapat persetujuan bersama, ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
“Dalam setiap langkah pembangunan dan perumusan kebijakan publik, kita sama-sama menyadari bahwa keputusan yang kita ambil hari ini bukanlah semata karya manusia, melainkan bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai pelayan masyarakat. oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pada tahap penandatanganan nota kesepakatan, marilah sejenak kita renungkan firman tuhan yang tertulis dalam mazmur 90 ayat 17: “kiranya kemurahan tuhan, allah kami, melimpahi kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu!” semoga melalui kasih karunia-nya, segala rencana dan langkah kerja kita dalam menyusun dan menjalankan anggaran pembangunan daerah ini diteguhkan, diberkati, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat sulawesi utara,” ucap Fransiscus.
(Erdysep Dirangga)
