Minsel, Berita Manado.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) mengimbau kepada pelaku kegiatan tambang ilegal harus bayar Pajak Daerah.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Minsel, melalui Kabid Pajak dan Retribusi Daerah, Hardi Melkias Sangkoy, ST., M.Si, saat dihubungi wartawan pada Rabu (22/03/2023).
“Karena pajak itu adalah iuran wajib, maka mereka harus laporkan hasil penjualan material kepada Bapenda,” kata Hardi.
“Nanti Bapenda akan menghitung berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku,” ujarnya lagi.
Dikatakan Hardi lagi, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Dimana Pajak Daerah dapat dipungut walaupun kegiatan usaha yang bersangkutan belum memiliki izin usaha.
“Pajak dimaksud bukan dikarenakan atas izin usaha, melainkan dikenakan berdasarkan objek-objek pajak dari masing-masing pajak,” ungkap Hardi.
Menurut Hardi lagi, Pajak Daerah dapat dipungut apabila Wajib Pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 28/2009.
“Walaupun demikian Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong pelaku usaha untuk mengurus izin usaha sesuai kewenangannya,” tukas Hardi.
“Kita juga mendorong agar mereka mengurus izin agar terjaganya Sumber Daya Alam yang lestari dan supaya terlepas dari pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya lagi.
Untuk hitungan penarikan Pajak tersebut adalah berdasarkan harga pasar yang ditetapkan lewat Peraturan Bupati (Perbup).
“Hitungannya adalah jumlah kubikasi yang dijual, dikalikan harga pasar kemudian dikalikan 20% nilai pajak,” ucap Hardi.
Untuk menunjang akan hal tersebut menurut Hardi, diperlukan peranan dari desa atau kelurahan dan pihak kecamatan yang mengetahui semua aktivitas tambang ilegal di wilayah mereka.
TamuraWatung)
