BITUNG—Rencana Pemkot Bitung untuk melakukan pengurangan 537 Tenaga Harian Lepas (THL) dari 1074 jumlah THL dinilai tidak tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut akan menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat, sehingga Pemkot Bitung diminta untuk kembali melakukan kajian.
“THL salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di Kota Bitung, dan jelas jika Pemkot Bitung melakukan pengurangan THL maka jelas angka pengangguran akan bertambah dan ini akan menjadi persoalan baru,” kata personil LSM Pasela, Samsi Hima, Kamis (22/9).
Menurut Hima, jika memang kebijakan tersebut tetap diterapkan maka Pemkot Bitung harus benar-benar melakukan kajian. Dimana menurutnya, pihak Pemkot harus benar-benar melihat kinerja THL dalam menjalankan tugas setiap hari. Jangan hanya memperhatikan factor kedekatan dengan oknum pejabat sehingga THL yang lain dikorbankan.
“Malah saya lebih setuju jika Pemkot Bitung melakukan pengurangan PNS dengan jalan menerapkan pension dini terhadap PNS yang dianggap kinerjanya buruk. Jangan THL yang selama ini sudah setia bekerja dikorbankan,” katanya.
Hima sendiri menilai, jika dibandingkan dengan kinerja PNS, THL lebih aktif dan setia dalam menjalankan tugas. Karena dari amatannya, kebanyakan PNS Kota Bitung hanya datang ke kantor mengisi daftar hadir kemudian duduk bercerita menghabiskan waktu karena tugas mereka sudah dibebankan ke THL.
“Ini yang harus diperhatikan Pemkot Bitung, jangan asal mengeluarkan kebijakan yang mengorbankan yang lain. Dan jelas jika kebijakan ini diterapkan pasti akan menimbulkan polemic,” ujar Hima.
Seperti diketahui, rencana pengurangan THL ini dikerenakan anggaran yang dikeluarkan untuk THL sangat besar, yakni mencapai Rp5 Miliar. Dan menurut Wakil Walikota Bitung, Max Lomban, Pemkot Bitung berencana akan mengurangi jumlah THL karena alasan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD.(en)
BITUNG—Rencana Pemkot Bitung untuk melakukan pengurangan 537 Tenaga Harian Lepas (THL) dari 1074 jumlah THL dinilai tidak tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut akan menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat, sehingga Pemkot Bitung diminta untuk kembali melakukan kajian.
“THL salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di Kota Bitung, dan jelas jika Pemkot Bitung melakukan pengurangan THL maka jelas angka pengangguran akan bertambah dan ini akan menjadi persoalan baru,” kata personil LSM Pasela, Samsi Hima, Kamis (22/9).
Menurut Hima, jika memang kebijakan tersebut tetap diterapkan maka Pemkot Bitung harus benar-benar melakukan kajian. Dimana menurutnya, pihak Pemkot harus benar-benar melihat kinerja THL dalam menjalankan tugas setiap hari. Jangan hanya memperhatikan factor kedekatan dengan oknum pejabat sehingga THL yang lain dikorbankan.
“Malah saya lebih setuju jika Pemkot Bitung melakukan pengurangan PNS dengan jalan menerapkan pension dini terhadap PNS yang dianggap kinerjanya buruk. Jangan THL yang selama ini sudah setia bekerja dikorbankan,” katanya.
Hima sendiri menilai, jika dibandingkan dengan kinerja PNS, THL lebih aktif dan setia dalam menjalankan tugas. Karena dari amatannya, kebanyakan PNS Kota Bitung hanya datang ke kantor mengisi daftar hadir kemudian duduk bercerita menghabiskan waktu karena tugas mereka sudah dibebankan ke THL.
“Ini yang harus diperhatikan Pemkot Bitung, jangan asal mengeluarkan kebijakan yang mengorbankan yang lain. Dan jelas jika kebijakan ini diterapkan pasti akan menimbulkan polemic,” ujar Hima.
Seperti diketahui, rencana pengurangan THL ini dikerenakan anggaran yang dikeluarkan untuk THL sangat besar, yakni mencapai Rp5 Miliar. Dan menurut Wakil Walikota Bitung, Max Lomban, Pemkot Bitung berencana akan mengurangi jumlah THL karena alasan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD.(en)