JAKARTA – Dugaan korupsi Dana Cadangan Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai Rp 50 miliar serta DAK Dikpora Kabupaten Minahasa Selatan dilaporkan LSM ke KPK.
Menurut Ketua LSM PAMI Noldy Pratasis data adanya dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Maluku Utara terjadi pada 2002 dimana saat itu pemeriksaan dugaan korupsi dilakukan oleh BPKP dan salah seorang pemeriksanya kini telah menduduki jabatan Kepala Biro Keuangan Sulut.
Noldy enggan mengungkapkan lebih jauh temuannya yang tercantum dalam data laporan yang diberikan ke KPK.
“Maaf saya tidak bisa mengungkapkan semua isi laporan ke KPK karena ini menyangkut data. Kurang etis kalo saya sampaikan semua data nanti menggganggu proses penyelidikan,” tukas Noldy sambil menunjukan surat tanda terima laporan.
Sedangkan terkait dugaan korupsi DAK Dikpora Kabupaten Minahasa Selatan, Noldy hanya menyebutkan dugaan nilai penyimpangan sebesar Rp 17 miliar.
“Itu bukan jumlah yang kecil,” ujar Noldy. Ditambahkannya dalam laporan dugaaan penyimpangan DAK Dikpora Minahasa Selatan disebutkan peristiwanya berlangsung pada 2010 dimana saat itu pemerintahan dipimpin Pejabat Bupati Mecky Onibala serta Sekdanya MC Kairupan.(ctr)
