Wahyudin menegaskan bahwa seluruh pembahasan biaya lokal haji dilakukan secara terbuka melalui rapat bersama.
Pertemuan tersebut dihadiri Anggota DPRD Sulut, perwakilan jamaah, pemangku kepentingan terkait, hingga media massa.
“Kalau disebut tidak transparan, di mana letak ketidak transparannya. Semua terbuka dan beritanya bisa dilihat publik. Kanwil Kemenag Sulut akan kooperatif dan siap memberikan penjelasan jika diminta aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kanwil Kemenag Sulut diketahui terus berupaya melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji yang terdaftar dari Provinsi Sulut pada setiap musim haji.
(rds)
