Kansil: Tidak Ada Pertanggungjawaban, SKPD Dapat Hukuman
Manado – Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil menegaskan, apabila ada permintaan-permintaan uang di Badan Pengelolah Keuangan oleh setiap SKPD dilingkup pemerintah Provinsi Sulut, agar supaya ada batas-batas waktu untuk pertanggungjawaban dan itu harus dilakulan secara tepat. Bila tidak, nantinya setiap SKPD akan mendapat punishment (hukuman).
Hukumannya seperti apa, dia menjelaskan setiap anggaran nantinya akan dihentikan sementara untuk menunggu pertanggungjawaban dari SKPD tadi. “Apabila tidak ada pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, tentu ada penundaan-penundaan bagi pencairan yang lainnya,” ujar Kansil pada wartawan di kantor gubernur Sulut Rabu (11/6/2014).
Dia menegaskan, semua anggaran di Pemprov Sulut dapat terealisasi sesuai aturan, transparan dan akuntabilitas sehingga penanggungjawab pada tingkat pelaksana-pelaksana dapat menjalankan dengan baik sehingga tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan, baik pada masalah keuangan maupun administrasi.
Karena itu dia mengharapkan agar hal ini menjadi perhatian disetiap SKPD,agar kedepan pengelolaan keuangan menkadi lebih baik. (rizath polii)
