Manado – Terkait pernyataan Ketua Komisi I DPR-RI yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq yang meminta pemerintah pusat menertibkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan adanya tudingan pertemuan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil dengan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) guna membicarakan usulan dukungan pengamanan wilayah perbatasan laut Sulawesi. Ditanggapi Kansil diruang kerjanya di Kantor Gubernur Kamis, (02/02).
Kansil Menjelaskan “Direx yaitu pelatihan untuk penanggulangan bencana alam telah berhasil dengan baik, setelah itu berhasil maka kita lagi dipercayakan oleh pemerintah pusat lewat Badan Penanggulangan Bencana Alam bekerjasama dengan Mabes (Markas Besar TNI), akan menjadi tuan rumah ivent internasional lagi yang ada hubungannya dengan bakti sosial yang diikuti oleh dua belas negara termasuk didalamnya adalah Amerika Serikat (AS) yang rencananya akan menghadirkan aksi kemanusiaan kapal Rumah Sakit USNS Mercy. Karna itu untuk kegiatan ini sudah beberapa kali tim dari pusat, dari Mabes, dari Badan Penanggulangan Bencana alam dan juga bersama dengan negara-negara yang akan ikut di kegiatan itu datang di daerah kita”.
Kansil menambahkan “Jadi untuk mempersiapkan termasuk di Provinsi maupun ketiga Kabupaten Sitaro, Sangihe dan Talaud, mereka sudah kunjungi itu untuk pemantapan, nah dengan adanya itu termasuk didalamnya Amerika Serikat maka datanglah dari kedutaan karna itu tamu, jadi kita layani mereka dengan baik dan salah satu pesertanya adalah mereka (AS) yang berpartisipasi dalam kegiatan ini meraka datang ke Sulawesi Utara dan ketemu saya”.
Lebih lanjut Kansil menuturkan “Yang pertama mereka kagumi keindahan alam Sulawesi Utara. Artinya dengan keindahan alam ini berarti pariwisatanya bagus. Prioritas kita adalah pariwisata jadi kita giat-giatnya untuk mempromosikan Sulawesi Utara dengan berbagai keindahan ini. Dan mereka menyambut baik akan hal itu mereka juga mengatakan akan membantu untuk mempromosikan Sulut, sehingga banyak turis yang datang disini.”
sebelumnya dalam pertemuan tersebut Kansil membenarkan bahwa pihak AS mempertanyakan keadaan (keamanan) di Sulut terlebih tiga Kabupaten tersebut, “mereka tanya keadaan disana, saya jawab daerah kita ini aman, rukun dan ada badan kerjasama antar umat beragama disini itu modal kita pemersatu daerah ini, modal kita untuk membangun, dan mereka bilang bagus ada wadah seperti itu dan dijelaskanlah hal itu. Disini juga saya jelaskan ada pos kamling itu merupakan inisiatif rakyat untuk menjaga keamanan, lalu dijelaskanlah bahwa daerah ini terdiri dari berbagai pulau dan operasi (keamanan) dari angkatan laut itu jalan., mereka tanya juga soal perbatasan (dengan Philipina) saya bilang aman, kenapa mereka tanya karena kegiatannya juga dibuat disana, tapi bukannya kita minta bantu untuk jaga perbatasan, tidak ada itu.” kata putra Siau sekaligus mantan Kadisdiknas Provinsi Sulut ini.
“Jadi tidak ada pembicaraan daerah kita minta bantuan untuk menjaga daerah perbatasan, tidak ada.” Tegas Kansil
Diakhir pembicaraan Kansil berterima kasih, karna mereka telah berpartisipasi pada palaksanaan Sail Bunaken yang lalu, dan Kansil juga membicarakan ada kegiatan Sail Bunaken kedua dalam ulang tahun Provinsi ke 50 yang akan dibuat meriah kalau boleh lagi bantuan dari pemerintah AS untuk berpartisipasi lagi di Sail Bunaken kedua, “kalau berbicara MOU itu tidak ada. Masalah yang didiskusikan adalah masalah yang biasa-biasa saja karna dalam rangka ivent internasional itu, hanya itu tidak ada lain-lain.” katanya.
Sebelumnya Siddiq mengatakan kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Rabu (1/2) bahwa “jika Pemda dibiarkan secara langsung bekerjasama dengan pihak luar negeri, maka negara bisa menjadi kacau. Apalagi menyangkut masalah pertahanan dan keamanan, urusan ini bukan kewenangan Pemda, tapi urusan pemerintah pusat dalam hal ini tugas Kemlu (Kementerian Luar Negeri) dan Kemhan (Kementerian Pertahanan), Urusan pengamanan wilayah perbatasan adalah tugas dan tanggungjawab negara”. (jrp)
