Manado – Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil Mpd menegaskan agar Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Sulut dalam upaya meminimalisir kekurangpahaman pegawai terhadap penerapan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) agar terus melakukan pengawasan internal setiap minggu di masing-masing SKPD.
“Hal itu penting dilakukan terutama bagi mereka yang dipercayakan sebagai bendahara, PPK maupun PPTK,” kata mantan Kadis Diknas Sulut usai melakukan pemeriksaan pendahuluan BPK, yang berlangsung di Kantor Ispektorat Provinsi, Rabu (2/4/2014).
Selain itu untuk mempercepat implementasi SPIP Kansil mengingatkan agar Kepala SKPD harus mampu membuat pedoman SPIP yang mudah dipahami dan diterapkan serta dapat disosialisasikan secara menyeluruh kepada pimpinan dan para pegawai.
Disamping prosedur penetapan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena diakui penetapan DPAL sering terjadi kesalahan mekanisme pertanggungjawaban, ujarnya.
Dia juga mengingatkan bahwa saat ini BPK masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan selama dua bulan, dan diharapkan semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun fisik, agar dapat disiapkan secara lengkap dan utuh supaya tidak menghambat dalam pemeriksaan nanti, jelas Kansil.
