Penulis: Tim Redaksi
Kader Partai Golkar yang menjabat sebagai menteri maupun anggota DPR menyatakan siap bila gaji mereka dipotong — pernyataan tegas itu disampaikan langsung oleh Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji sebagai respons atas wacana yang kini tengah dikaji serius oleh Presiden Prabowo Subianto.
Melalui laman Facebook pribadinya, sebagaimana dipantau BeritaManado.com pada Selasa (18/3/2026), Sarmuji menyampaikan bahwa “kader Golkar yang menjabat sebagai menteri maupun anggota DPR siap untuk menerima pemotongan gaji apabila negara memerlukannya.”
Respons atas Wacana Prabowo Pangkas Gaji Kabinet dan DPR
Wacana pemotongan gaji ini mencuat dari pernyataan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Saat itu Prabowo mengakui tengah mengkaji pemangkasan gaji para menterinya serta anggota DPR RI sebagai bagian dari langkah penghematan nasional menghadapi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.
Prabowo menjadikan Pakistan sebagai rujukan, di mana negara tersebut memangkas gaji anggota parlemen sebesar 25 persen dan menghentikan gaji kabinet untuk sementara. Dana penghematan itu kemudian dialihkan sebagai jaring pengaman bagi kelompok masyarakat paling rentan.
“Gaji kabinet dan DPR bahkan dipotong oleh mereka (Pakistan). Ini semua untuk penghematan, lalu dikumpulkan, lantas diberikan kepada kelompok paling rentan,” kata Prabowo, dikutip Senin (16/3/2026).
Golkar Jadi Partai Pertama yang Nyatakan Kesiapan
Sikap Golkar melalui Sarmuji menjadi respons terbuka pertama dari partai koalisi pemerintah atas wacana sensitif ini. Langkah ini dinilai sebagai sinyal dukungan politik yang kuat kepada Presiden Prabowo untuk segera mengeksekusi kebijakan penghematan dimaksud.
Bola kini ada di tangan pemerintah — apakah wacana pemotongan gaji kader Golkar di kabinet dan DPR akan segera dieksekusi menjadi kebijakan nyata, atau masih sebatas sinyal awal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
