Jusuf Kalla disebut bukan penista agama oleh sejumlah pelaku sejarah konflik Poso dan Ambon, menyusul polemik ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dilaporkan ke polisi. Pernyataan ini mencuat di tengah perhatian publik luas terhadap isu sensitif yang menyentuh relasi antarumat beragama.
Dukungan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 21 April 2026. Para tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian masa lalu menilai apa yang disampaikan Jusuf Kalla merupakan bagian dari realitas sejarah, bukan bentuk penistaan agama.
Di saat yang sama, laporan terhadap Jusuf Kalla tetap berjalan di Polda Metro Jaya. Situasi ini membuat polemik berkembang menjadi perdebatan publik antara konteks sejarah, persepsi masyarakat, dan proses hukum yang sedang berlangsung.
Pembelaan Tokoh Perdamaian untuk Jusuf Kalla
Sejumlah pelaku sejarah perdamaian konflik Poso dan Ambon secara terbuka menyatakan sikap membela Jusuf Kalla. Mereka menekankan pentingnya melihat pernyataan JK dalam konteks peranannya saat meredam konflik antarumat beragama.
“JK bukan pelaku penista agama. Ia justru tokoh yang mempersatukan saat terjadi konflik antar umat beragama di Poso dulu. Kedua belah pihak mengakui konstribusi JK di masa-masa sulit itu,” kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, dikutip Rabu 22 April 2026.
Pernyataan ini menjadi salah satu sudut pandang yang menguat di tengah polemik. Terlebih, konflik Poso dan Ambon dikenal sebagai periode krusial yang melibatkan ketegangan antar kelompok agama di Indonesia.
Bagi sebagian kalangan, rekam jejak Jusuf Kalla dalam proses perdamaian menjadi pertimbangan penting dalam menilai polemik yang muncul saat ini.
Laporan di Polisi dan Polemik yang Meluas
Di sisi lain, laporan dugaan penistaan agama terhadap Jusuf Kalla tetap bergulir. Pelaporan tersebut dilakukan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang diketuai Sahat Martin Philip Sinurat.
Sahat menyatakan dirinya mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat dalam laporan tersebut. Namun, dinamika berkembang ketika diketahui ia juga menjabat sebagai Plt Ketua DPW PSI Sumut.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali kemudian menegaskan bahwa laporan tersebut tidak berkaitan dengan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep.
Dalam konferensi pers yang sama, Jusuf Kalla juga menyinggung nama Ade Armando dan pihak lain terkait penyebaran video ceramahnya. Video tersebut disebut memicu polemik karena beredar luas di media sosial.
Ade Armando membantah telah melakukan pemotongan video. Ia menyatakan hanya mengomentari video yang sudah viral sebelumnya.
Sementara itu, Abu Janda alias Permadi Arya yang turut dilaporkan, menilai polemik ini sebagai bagian dari dendam politik.
