Itu terlihat dari data pada minggu pertama hingga kedua.
Namun, pada minggu ketiga dan keempat, porsi kemunculan tidak ada sama sekali.
“Joss di awal. Ambyar kemudian,” ujar Dian.
Sementara itu, peneliti komunikasi politik dari Institut Riset Indonesia atau INSIS Wildan Hakim menambahkan, rendahnya persentase pemberitaan dari politikus millenial ini setidaknya dipicu oleh dua faktor.
Pertama, ketidaksiapan para politikus millenial untuk menyatakan opini mereka di depan wartawan.
Kedua, rendahnya kesadaran politikus millenial tentang peran penting media massa sebagai medium komunikasi politik.
“Pemahaman yang baik terhadap isu dan isi menjadi sangat penting. Sebab, para politikus di Senayan ini merupakan politikus nasional. Paham isu tidak cukup, isi atau substansi dari isu juga harus dikuasai secara baik agar peran anggota parlemen sebagai wakil rakyat ini bisa terlihat dan terasa,” papar Wildan Hakim.
Dalam riset bertajuk Citra Politikus Senayan di Enam Media Massa ini, Wildan menjelaskan ada 1.765 judul berita dari berbagai tema yang dijadikan unit analisis.
Dari angka tersebut, terdapat 1.427 judul berita bertemakan politik dan 264 berita bertemakan hukum.
Sepanjang Oktober 2019 lalu, berita politik yang disajikan banyak mengulas seputar perebutan kursi pimpinan MPR, amandemen UUD 1945 dan GBHN, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.
“Seharusnya isu-isu ini bisa direspon juga oleh politikus millenial sehingga kiprah mereka politikus generasi baru ini segera terlihat. Nah, hasil riset media monitoring kami menunjukkan, dari delapan politikus millenial hanya tiga yang dikutip pernyataannya di enam media massa. Mereka adalah Hillary Brigita Lasut, Puteri Anetta Komaruddin, dan Rizki Aulia Rahman Natakusumah,” jelas Wildan Hakim yang juga dosen di FISIP Universitas Al Azhar ini.
Menghidupkan Fungsi Tenaga Ahli
Bercermin pada hasil olah data pemberitaan di enam media massa itulah, Dian Permata mengingatkan peran penting Tenaga Ahli.
Para TA yang direkrut Sekretariat Jenderal DPR RI bertugas mendampingi para anggota DPR RI.
Menurut Dian, sudah saatnya para Tenaga Ahli ini memainkan peran untuk mengarahkan anggota DPR RI dalam memahami isu secara lebih baik.
Pemahaman isu yang baik diharapkan bisa menjadikan para anggota DPR memproduksi berita yang terbaca oleh publik.
“Ke depan, anggota DPR yang dimintai komentar tidak terfokus pada nama-nama tertentu yang sudah sering menghiasi ruang pemberitaan di media massa,” tegas Dian Permata.
Lebih lanjut, Wildan Hakim dari INSIS menegaskan, peran Tenaga Ahli di DPR RI akan bisa terlihat jika mereka memiliki kompetensi yang juga dilengkapi dengan alat yang memungkinkan mereka membaca isu secara lebih baik.
Dengan kemampuan membaca isu, para Tenaga Ahli yang bekerja untuk politikus millenial ini bisa mengarahkan mereka untuk merespon isu secara lebih cepat.
