Catatan: Nando Adam
Ketua Jurnalis Kabupaten Minahasa Utara (JKMU)
SEJAK dilantik delapan bulan silam menjabat Bupati bersama Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Joune Ganda dan Kevin William Lotulung (JG-KWL) langsung tancap gas.
Lari kencang “daya kejut” Joune-Kevin banyak menuai apresiasi dari pemerintah provinsi Sulut hingga pusat baik prestasi personal duet JG-KWL maupun prestasi atas kinerja sejumlah OPD dalam pemerintahan.
Padahal diketahui awal pemerintahan dua kader muda PDI Perjuangan Minut itu diganjar predikat Tidak Wajar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 yang merupakan peninggalan “dosa” pemerintahan sebelumnya.
“Ini memang kegagalan pemerintahan lama, tapi sebagai bupati dan wakil bupati pilihan rakyat, ini adalah resiko dan tantangan bagi kami berdua yang harus dihadapi dengan tegar dan semangat untuk bangkit dan berubah,” kata Joune Ganda kala itu.
Terlepas dari “bayangan cara-cara dan dosa lama” warisan pemerintahan sebelumnya, paling tidak JG-KWL mulai menunjukkan “daya kejut” yang tercermin adanya kemajuan, perubahan polarisasi kinerja dan prestasi.
Paling tidak saat ini mata pemerintah pusat mulai terarah pada potensi SDM dan SDA Kabupaten Minahasa Utara, di antaranya mendukung Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang sebagai treager kebangkitan ekonomi pada masa pandemi saat ini.
Bahkan berkat keseriusan dan tangan dingin khusus bidang pariwisata misalnya, Joune-Kevin berhasil membawa empat desa di Minut berhasil meraih penghargaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif beberapa waktu lalu.
“Penghargaan ini bukan prestasi kami berdua saja, akan tetapi hasil kerja keras OPD terkait dan dukungan masyarakat,” ujar Ketua DPD GABSI Sulut itu.
Dengan potensi kemapanan dan pengalaman JG-KWL dalam banyak hal, harusnya memasuki delapan bulan laju pembangunan dan sistem pemerintahan harusnya sudah terlihat dalam berbagai aspek, meskipun belum signifikan.
Ironisnya, yang terjadi justru di luar ekspektasi publik.
Sejak JG-KWL memimpin Minut, sejumlah kebijakan strategis yang keliru penerapannya, sebut saja pelantikan “kepala sekolah fiktif” yang menyebabkan “kegaduhan lokal” bahkan sampai jadi isu nasional yang dirilis oleh berbagai media cetak, online hingga stasiun TV nasional.
“Kecerobohan” pimpinan OPD terkait ini sempat menjadi perbincangan dan spekulasi publik serta tranding topik selama beberapa pekan.
Sontak saja, atas keteledoran itu yang tercipta di tengah publik sudah pasti akan berujung pada mempertanyakan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Minut sebagai pucuk pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam pemerintahan ini, dalam menetapkan kebijakan dan pengawasan umum terhadap penerapan aturan.
Gimana dengan OPD terkait, harusnya persoalan di atas tidak perlu terjadi lagi di pemerintahan JG-KWL sosok pemimpin yang smart, transparan dan profesional yang memilki integritas dan kapabilitas teruji dan latar belakang pendidikan yang mumpuni itu.
Atas kegaduhan itu, pimpinan OPD yang paling bertanggung dan terkait harusnya bekerja cepat dan tepat agar persoalan dan polemik itu tidak menjadi opini liar.
Yang terjadi saat ini semua pejabat terkait menunggu petunjuk dan perintah dari bupati dan wakil bupati?.
Masih terjadinya ketimpangan dan ketelodoran pelaksanaan roda pemerintahan, di satu sisi karena kabinet baru dengan gaya kepemimpinan yang baru, namun di sisi lain fakta yang ada, jajaran Pemkab Minut saat ini masih sebagian besar pejabat pimpinan OPD adalah “loyalis” pemerintahan sebelumnya.
