Manado, BeritaManado.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama SKPD Pemprov Sulut sedang membahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Gubernur 2017.
Anggota Pansus, Julius Jems Tuuk, meminta kepada Sekprov Edwin Silangen melakukan evaluasi terhadap para pejabat eselon 3 dan 4 yang tak mampu bekerja baik menunjang kebutuhan kerja pejabat eselon 2 serta program dinas pendidikan paling banyak kegiatan fisik.
“Mengacu pada pembahasan bersama dinas pendidikan daerah mereka kurang mampu menunjukkan data-data yang dibutuhkan. Saya sampaikan ke pak Sekprov untuk mengevaluasi pejabat eselon 3 dan eselon 4 karena bahaya kalau dibiarkan sebagian besar program dinas pendidikan adalah program fisik, bagaimana dengan mental, integrity dan cinta tanah air?” ujar Jems Tuuk kepada BeritaManado.com, Rabu (11/4/2018).
Legislator PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan nomor urut pendidikan Sulawesi Utara pada 15 tahun lalu urutan 3 setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta, hari ini urutan 22 bahkan sebelumnya urutan 28.
“Apa yang sebenarnya terjadi? Ini masalah yang harus dibongkar melalui pembahasan LKPJ, bukan mencari masalah, tapi kita perlu tahu dan pecahkan bersama-sama,” tandas Jems Tuuk.
Masalah lainnya lanjut Jems Tuuk, jumlah SD di Sulut 2000 lebih, SMP 700 dan SMA 400, artinya ada murid tamat SD tidak masuk SMP dan murud lulus SMP tidak masuk SMA sederajat.
“Nah, ini masalah, pak gubernur berkali-kali katakan ini tidak boleh terjadi, ingin daerah maju kita harus membangun dunia pendidikan. Pelatihan atau seminar yang dilakukan perlu evaluasi jika tidak berdampak justru hanya pemborosan,” pungkas Jems Tuuk.
(JerryPalohoon)
Manado, BeritaManado.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama SKPD Pemprov Sulut sedang membahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Gubernur 2017.
Anggota Pansus, Julius Jems Tuuk, meminta kepada Sekprov Edwin Silangen melakukan evaluasi terhadap para pejabat eselon 3 dan 4 yang tak mampu bekerja baik menunjang kebutuhan kerja pejabat eselon 2 serta program dinas pendidikan paling banyak kegiatan fisik.
“Mengacu pada pembahasan bersama dinas pendidikan daerah mereka kurang mampu menunjukkan data-data yang dibutuhkan. Saya sampaikan ke pak Sekprov untuk mengevaluasi pejabat eselon 3 dan eselon 4 karena bahaya kalau dibiarkan sebagian besar program dinas pendidikan adalah program fisik, bagaimana dengan mental, integrity dan cinta tanah air?” ujar Jems Tuuk kepada BeritaManado.com, Rabu (11/4/2018).
Legislator PDI-Perjuangan ini juga mengungkapkan nomor urut pendidikan Sulawesi Utara pada 15 tahun lalu urutan 3 setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta, hari ini urutan 22 bahkan sebelumnya urutan 28.
“Apa yang sebenarnya terjadi? Ini masalah yang harus dibongkar melalui pembahasan LKPJ, bukan mencari masalah, tapi kita perlu tahu dan pecahkan bersama-sama,” tandas Jems Tuuk.
Masalah lainnya lanjut Jems Tuuk, jumlah SD di Sulut 2000 lebih, SMP 700 dan SMA 400, artinya ada murid tamat SD tidak masuk SMP dan murud lulus SMP tidak masuk SMA sederajat.
“Nah, ini masalah, pak gubernur berkali-kali katakan ini tidak boleh terjadi, ingin daerah maju kita harus membangun dunia pendidikan. Pelatihan atau seminar yang dilakukan perlu evaluasi jika tidak berdampak justru hanya pemborosan,” pungkas Jems Tuuk.
(JerryPalohoon)