Minut, BeritaManado.com – Suhu politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun ini semakin meningkat.
Berbagai hal berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) digoreng, sehingga memecah bela masyarakat Indonesia.
Termasuk juga isu teroris dan radikalisme yang menimbulkan traumatik.
Olehnya, pemerintah serta aparat diharap dapat mencegah berbagai hal yang bisa berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Aparat harus jelih melihat situasi ini. Kalau ada pengajaran agama, kami tentu sangat toleransi. Tapi kalau ada masyarakat pendatang yang kesini tidak ada identitas jelas, lalu tampak mencolok dengan atribut-atribut agama, tentu kecurigaan itu ada,” kata Noke Paat, anggota tertua Koalisi Mapalus Nico saat berdiskusi dengan Kapolres Minut AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH dan Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Kusnadar Hidayat, Rabu (30/1/2019).
Pertemuan antara perwakilan LSM anggota Koalisi Mapalis itu dilakukan pasca beredarnya isu teroris yang masuk ke Desa Klabat Kecamatan Dimembe, Selasa (29/1/2019) lalu.
Kehadiran jamaah tabligh dengan ciri khas khusus seperti mengenakan gamis putih dan sorban, sambil berjalan kaki mengunjungi beberapa masjid desa, diakui Noke, menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Apalagi saat ditanya identitas, mereka tidak menunjukan. Nah ini yang membuat warga setempat bertanya-tanya. Padahal tujuan mereka sebenarnya baik, untuk mengajarkan agama. Tapi baiknya, difasilitas kendaraan saja supaya tidak jalan kaki,” kata Noke.
Donny Lasut Ketua MTI Minaesa Tou Indonesia juga menyesalkan situasi panas yang sempat terjadi saat itu.
Menurut Donny, setiap masyarakat harus menjunjung toleransi umat beragama.
Donny mencontohkan, jika ada umat kristiani yang jalan keliling gereja dengan kalung salib besar di daerah minoritas kristen, tentu juga akan menimbulkan pertanyaan bagi warga setempat.
“Hal-hal yang seperti ini harus dicegah dari awal. Kalau berpotensi menimbulkan masalah, baiknya dicegah dari awal. Kalau sekedar beribadah silahkan, tidak masalah,” tambah Donny.
Menanggapi usulan perwakilan LSM, Kapolres Minut AKBP Alfaris Pattiwael SIK MH menjelaskan bahwa 10 jamaah tabligh memiliki identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta surat perjalanan.
Lanjut Alfaris, ke-10 jamaah juga sudah melapor ke pemerintah desa untuk melakukan syiar agama.
“Hanya saja ada miskomunikasi di antara masyarakat saat melihat jamaah ini berjalan kaki dengan tampilan mencolok. Dan ada yang panas-panasi dengan isu teroris. Tapi setelah masyarakat dijelaskan tentang keberadaan saudara-saudara kita ini, semuanya sudah tenang dan kembali beraktifitas seperti biasa,” kata Alfaris.
Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Kusnandar Hidayat meminta agar masyarakat tidak mudah percaya dengan hoax atau kabar yang tidak benar.
Hidayat bahkan memastikan, jika ada oknum-oknum yang terindikasi teroris pihaknya akan langsung mengambil tindakan.
“Semua yang menjadi masukan masyarakat akan kami tindaklanjuti. Terima kasih sudah membantu tugas aparat dalam menjaga kedamaian daerah kita,” tegas Kusnandar.
Turut hadir dalam pertemuan itu, LSM GMBI, Ormas Benteng, ormas Waraney Santiago, ormas Maesaan Tou Malesung (MTM), Waraney Tanah Toar Lumimuut dan Puser Minahasa.
Ketua GMBI Sulut Howard Marius juga berharap, agar pemerintah di desa-desa dapat kembali melaksanakan program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk mencegah masuknya orang-orang asing dengan identitas tidak jelas yang hanya bertujuan memecahbela persatuan masyarakat.
“Orang Sulawesi Utara itu sangat toleran, saling mengasihi antar agama apapun. Mereka yang ingin agar ada perpecahan disini, mereka hanya oknum-oknum yang harus kita waspadai. Kembali kita siagakan Siskamling itu untuk menjaga keamanan,” tutup Howard.
(Finda Muhtar)
Baca Juga:
Isu Teroris di Desa Klabat Hoax. Ini Kejadian Sebenarnya!