Manado – Terkait dengan persetujuan penetapan Ramperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2012 Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang menyampaikan ringkasan laporan realisasi APBD Provinsi Sulut untuk tahun anggaran 2012 hari ini Kamis, (18/7).
Dia menjelaskan, pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 1,791,334,741,250 dan realisasi Rp. 1,834,908,287,642 atau 102,43 persen. Belanja dianggarkan sebesar 1.960,448,831,535 dengan realisasi Rp. 1,771,118,335,760 atau 90,34 persen.
“Inilah yang menambah silpa kita dua ratus milliar lebih. Untuk pembiayaan penerimaan daerah dianggarkan seratus delapan puluh sembilan miliar seratus empat belas juta sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah (Rp.189,114,090,285) dengan realisasi seratus delapan puluh sembilan miliar seratus empat belas juta sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah (Rp.189,114,090,285) atau seratus persen,” jelas Sarundajang pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut.
Sedangkan pengeluaran daerah dianggarkan sebesar 20 M dan realisasinya 0 persen, katanya.
“Perlu saya menyampaikan pulah bahwa untuk neraca audit pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2012 ditutup dengan posisi aset lancar tiga ratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh koma enam puluh delapan rupiah,” ujarnya.
Sedangkan investasi jangka panjang sebesar Rp. 196,428,105,237, atau aset tetap sebesar Rp. 2,394,771,441,086,97 aset lainnya Rp. 509,912,564,540 sedangkan kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 65,175,510,808,20. Untuk ekuitas, dana lancar Rp. 277,440,507,099,48 ekuitas dana investasi sebesar Rp. 2.651,112,110,863,97 atau secara singkat dapat dirinci untuk jumlah aset Rp. 2,993.734.669.771,65. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 2,993.734.669.771,65, pungkasnya.
Maka dalam besaran anggaran tersebut Sarundajang mengatakan bahwa Pemprov Sulut telah merealisasikan dan mengimplementasikan berbagai program dan kegitan yang sungguh-sungguh diarahkan bagi kepentingan dan kebutuhan pembangunan daerah serta untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan skala prioritas
“Dimana pelaksanaannya tak lepas dari persetujuan, pengamatan dan pengawasan dari pada anggota DPRD yang terhormat, yang terus bertekad dan berkomitmen mengawal terwujudnya good governance and clean government melalui optimalisasi, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas pelaksanaan anggaran,” tegasnya. (Jrp)
