Manado, BeritaManado.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama mahasiswa Papua memperingati tanggal 1 Mei di asrama V Cendrawasi Manado Sulawesi Utara (Sulut).
Penanggung jawab KNPB Konsulat Papua Barat David Faluk mengungkapkan, pernyataan sikap yang terdiri dari 16 poin telah disampaikan oleh KNPB bersama rakyat, pemuda, pelajar, dan mahasiswa di Sulut.
Kohaa, Koyao, Kossa, Amakanie, Amolongo, Nimao, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea, Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak wa,wa,wa,wa, (ungkapan salam kepada 7 wilayah adat orang papua dengan bahasa masing-masing).
“Kami telah memperingati 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 2023, tentang sejarah bangsa Papua Barat yang di aneksasi,” ungkap David Selasa, (2/5/2023) kepada BeritaManado.com.
David pun bercerita sejarah tentang bangsa Papua Barat sejak tahun 1965 sampai sekarang ini, sembari menegaskan 16 poin yang merupakan sikap KNPB dan mahasiswa Papua pada tanggal 1 Mei.
Berikut 16 poin sikap KNPB, rakyat, pemuda, dan mahasiswa:
- Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa West Papua;
- Cabut UU Otonomi Khusus Jilid II;
- Cabut Omnibus Law
- Tolak pemekaran DOB di seluruh tanah papua
- Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua
- Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua
- Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia
- Segerah Bebaskan Victor F. Yeimo dan Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat
- Tutup PT Freeport, BP, LNG Tangguh serta tolak pengembangan Blok Wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang
- Usut tuntas pelaku penembakan dua anak di Intan Jaya dan 2 Orang di Dogiyai dan Belasan Orang di Wamena;
- Tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM
- Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI-Polri terhadap mahasiwa dan rakyat west papua
- Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, puncak papua, Pegunungan Bintang, Maybrat, Yahukimo dan Seluruh Wilayah West Papua lainnya
- PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua
- Mendesak Pemerintah RI untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung
- Buka Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi bangsa West Papua.
(Erdysep Dirangga)