Tondano, BeritaManado.com — Senin (9/9/2019) akan menjadi momentum emosional bagi para Anggota DPRD Minahasa periode 2014-2019 yang akan mengakhiri tugas pengabdian sebagai wakil rakyat.
Demikian juga dengan salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dicky Masengi, dimana kepada BeritaManado.com, Sabtu (6/9/2019) menyampaikan beberapa hal yang menjadi catata akhir dari pengabdiannya untuk ditindaklanjuti Pemkab Minahasa.
Menurutnya, pada Rapat Paripurna DPRD Minahasa pada Selasa (3/8/2019) lalu, dirinya mengutarakan hal mengenai tapal batas antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado.
“Menurut saya ada hal yang harus mendapat perhatian pemerintah terkait tapal batas Minahasa dan Manado khususnya di Desa Tikela dan Sawangan Kecamatan Tombulu yang sampai saat ini belum tuntas,” kata Masengi.
Terkait hal itu, sudah ada dasar hukum yaitu Permendagri Nomor 59 tahun 2014 dan hal itu sudah final.
Di Desa Tikela ada cukup banyak penduduk yang tidak mau mengakui sebagai warga Minahasa.
Selain itu, Masengi juga mengatakan bahwa di Desa Sawangan ada dua instansi vertikal yang hingga perayaan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI masih mengundang Wali Kota Manado, dimana instansi yang dimaksud adalah Rutan Malendeng untuk penyerahan remisi bagi para narapidana.
Instansi lainnya adalah RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi)
“Jadi menurut saya hal-hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi rekan-rekan Anggota DPRD Minahasa periode 2019-2024 bersama Pemkab Minahasa untuk meminta Pemprov Sulut memfasilutasi masalah perbatasan tersebut,” ungkapnya.
Terkait status kependudukan di Desa Tikela, Masengi menuturkan bahwa pada Pemilu 2019 lalu KPUD Minahasa telah masuk disana untuk menetapkan DPT terutama untuk warga binaan di Rutan Malendeng.
“Apa yang saya sampaikan ini tetkait dengan tupoksi kami di Komisi I. Meski selama 5 tahun ini dipimpin oleh ketua komisi dari Fraksi Partai Golkar, hal itu tidak mengurangi kekompakan dan sinergitas,” tutup Masengi. (Frangki Wullur)
