Manado – Lembaga Studi Sosial dan Politik TUMBELAKA Academic Centre (TAC) memantau kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran ‘kabinet’ pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK).
Direktur Eksekutif TAC, Taufik Manuel Tumbelaka kepada BeritaManado.com, Rabu (27/2/2019), menyebut ada 5 OPD yang perlu mendapat perhatian karena terlihat masih lemah dalam mengambil langkah pro aktif dan antisipatif pergerakan situasi yang berkembang sebagai konsekuensi dinamika derap langkah pembangunan sedang dilakoni OD-SK.
Adapun lima OPD dengan kinerja memprihatinkan dianggap masih perlu peningkatan karena terlihat lemah, berada di peringkat I adalah Dinas Pariwisata.
Di tengah gencarnya OD-SK menggenjot sektor pariwisata sebagai pilihan kebijakan, Dispar Sulut terlihat lamban mengantisipasi menunjang dengan langkah-langkah kreatif.
“Langkah-langkah memperkuat potensi-potensi wisata yang ada belum terlihat jelas padahal banyak pihak tahu kekuatan pariwisata Sulut ada berbagai macam, mulai wisata alam, budaya, kuliner, bahkan wisat religi,” jelas Tumbelaka.
Di peringkat II terlemah menurut Taufik Tumbelaka adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Sebagai OPD yang menjadi andalan menambah ‘pundi-pundi’ guna memperkuat gerak pembangunan daerah, belum nampak langkah-langkah strategis yang diambil.
Pengulangan beberapa langkah lama seperti sweeping kendaraan dalam rangka mendisiplinkan warga dalam membayar pajak kendaraan seperti langkah tanggung dikarenakan tidak jelas arahnya, bahkan sejumlah mobil mewah (bahkan sangat mewah) dengan plat nopol khusus dari luar Sulut seakan bertambah dan terlihat jelas, berpotensi timbul praduga mengejar orang susah dan membiarkan orang mampu.
“Bahkan OPD ini terkesan terjebak ini menunjukan informasi prestasi kepada publik dengan capaian-capaian yang sebenarnya belum patut dibanggakan, padahal sebaiknya memperkuat pendekatan kepada warga melalui sosialisasi guna menciptakan sinergi,” tandas Tumbelaka.
OPD peringkat III terlemah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Seiring terus berkembangnya dinamika terutama di tahun politik nampak OPD ini terkesan ‘lambat panas’ dalam mengawal konstelasi politik dan sosial yang terjadi.
“Belum terlihat ada langkah-langkah kuat yang diambil Kesbangpol dalam enam bulan terakhir sebagai upaya mengantisipasi pergerakan dinamika, langkah-langkah strategis seharusnya diperkuat guna terciptanya suasana ideal di tahun politik,” ujar Tumbelaka.
Selanjutnya di peringkat IV adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Salah satu pekerjaan rumah OD-SK dalam pemerintahan adalah menciptakan ‘kabinet dream team’ guna menunjang ide-ide dan gagasan yang telah dituangkan dalam suatu kebijakan melalui keputusan. Untuk itu perlu ditunjang dengan kabinet yang sesuai kebutuhan.
“Belum nampak jelas langkah-langkah BKD dalam menyajikan peta potensi SDM birokrat di jajaran Pemprov Sulut. Penjabaran dari peta potensi SDM birokrat menjadi penting dikarenakan dapat mempermudah pimpinan menetapkan capaian target dari pembangunan dengan mengandalkan SDM birokrat yang ada,” jelas Tumbelaka.
Kemudian di peringkat V adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Perkembangan dunia kepemudaan dan olahraga di Sulut sebenarnya dinantikan oleh banyak pihak, hal ini dikarenakan dapat menjadi ‘vitamin’ stimulus bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan terlebih khusus sosial kemasyarakatan.
Potensi kepemudaan dan olahraga nampak belum tergarap dengan baik. Ada dua contoh kecil yang dapat terlihat misalkan kantor atau sekretariat KNPI sebagai salah satu fasilitas untuk kepemudaan dalam bidang organisasi nampak kurang mendapat perhatian atau fasilitas olahraga seperti lapangan KONI Sario yang terasa kurang memadai ditengah semakin antusiasnya masyarakat beraktifitas olah raga.
“Khusus lapangan KONI Sario yang berlokasi sangat strategis sebetulnya jika ditata dengan baik, akan menjadi lokasi yang menarik,” pungkas Tumbelaka.
(JerryPalohoon)