Manado – Jika ada yang berpendapat bahwa Olly Dondokambey hanya dapat mengatur roda pemerintahan di 7 kabupaten/kota di Sulut karena ketujuh kepada daerah tersebut dari PDIP, hal tersebut salah besar.

Menurut pengamat politik Sulut, Ferry Liando bahwa, undang-undang nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah masih memposisikan profinsi pada tugas tugas koordinasi. Namun demikian, menurut Liando, fungsi tersebut sangat variatif di sejumlah daerah.

Bagi daerah yang dipimpin oleh gubernur yang posisi politiknya sangat kuat secara vertikal dan horisontal, pengaruh kekuasaan gubernur sangat dominan.

Dicontohkan Liando, Gubernur Olly memiliki posisi vertikal keatas dan posisi vertikal kebawah yang kuat. Untuk posisi keatas sangat kuat karena Mendagri hingga Presiden berasal dari PDIP.

Dan verikal kebawah yang dimaksud adalah, 7 kepala daerah di Sulut merupakan keterwakilan dari PDIP dan mendapat dukungan mayoritas pemilih pada Pilkada lalu, ditambah Olly memiliki dukungan dari DPRD Sulut yang jumlah kursinya terbanyak.

Sebagai gubernur, Olly memiliki kekuatan yang besar dalam mengendalikan seluruh pemerintahan di kabupaten/kota, meski Walikota atau Bupati di daerah tersebut bukan berasal dari PDIP.

Kekuatan Olly sangat dominan. Manakala kabupaten dan kota yang kepala daerahnya bukan dari PDIP tapi posisi Olly sangat kuat sebab bisa saja Sekda-Sekda yang ditempatkan di daerah tersebut adalah birokrat-birokrat yang merupakan “binaan” PDIP selama ini – Dr Ferry Liando

“Sekda sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan di setiap daerah, dalam hal ini pembahasan APBD, RPJMD dan Perda yang persetujuannya harus dari provinsi. Begitu juga dengan pengangkatan Esselon II yang harus mendapatkan persetujuan gubernur,” kata Liando.

Lebih lanjut dikatakan Akademisi Unsrat ini bahwa, kekuatan yang besar yang dimiliki seorang Olly Dondokambey terhadap pengendalian seluruh daerah terus bertambah, karena beberapa kebijakan dan peraturan telah diubah.

“Ditambah lagi dengan kewenangan seperti perizinan-perizinan, pengelolaan SMU telah ditarik ke provinsi. Jadi fenomena ini menjadikan PDIP sebagai politic single power di Sulut. Cuma saja PDIP harus berhati-hati. Dalam teori politik menyebutkan bahwa jika kekuasaan terlalu besar dan kuat, maka kadang terjadi rawan penyalahgunaan kekuasaan atau terjadi kesewenangan,” ungkap dosen bergelar doktor ini. (leriandokambey)