Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menyampaikan capaian sekaligus tantangan pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulut, Selasa (22/9/2026).
Dalam pidatonya, Yulius menyebut perekonomian Sulut pada Triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,42 persen.
Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari transaksi di pasar tradisional, perputaran usaha mikro dan kecil, terjaganya daya beli hingga meningkatnya kepercayaan investor.
Namun, Yulius juga mengakui masih terdapat persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Salah satunya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulut yang pada Triwulan II 2026 tercatat 5,85 persen. Angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 4,85 persen.
“Kondisi pengangguran ini memberikan pesan bahwa pesatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah harus diimbangi dengan daya serap tenaga kerja lokal yang lebih agresif,” kata Yulius dalam pidatonya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Sulut.
Ke depan, Pemprov Sulut akan mengarahkan investasi daerah pada sektor-sektor padat karya, memperkuat proteksi tenaga kerja lokal serta mempertajam program pelatihan vokasi.
“Agar angkatan kerja kita memiliki daya saing tinggi dan langsung terserap oleh dunia industri,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Yulius juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan lainnya.
IPM Sulut pada 2025 disebut mencapai 76,32, lebih tinggi dibanding angka nasional 75,90.
Sementara itu, angka kemiskinan Sulut pada Triwulan II 2026 berada di level 6,32 persen, lebih rendah dibanding angka nasional 8,47 persen.
Gini Rasio Sulut juga tercatat 0,344, dibanding nasional 0,368. Sedangkan inflasi daerah pada Triwulan II 2026 berada di angka 2,53 persen, lebih rendah dibanding inflasi nasional 2,92 persen.
Yulius menegaskan, berbagai capaian tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya menyelesaikan persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
“Pemerintah yang memegang teguh transparansi dan akuntabilitas di hadapan dewan yang terhormat serta rakyat Sulut, kami tidak akan menutup mata terhadap hal-hal yang masih menjadi tantangan,” katanya.
