Bitung – Puluhan Relawan Demokrasi Kota Bitung mempertanyakan realisasi honorer dan uang transport yang dijanjikan KPU Kota Bitung.
Pasalnya, menurut sejumlah relawan, semenjak dilantik tanggal 22 Januari 2019 hingga saat ini, janji realisasi honorer sebesar Rp750 ribu dan uang transport sebesar Rp1 juta per bulan belum juga diterima.
“Semenjak dilantik, kami diwajibkan untuk segera bertugas melakukan sosialisasi sesuai dengan pembagian lokus. Dan itu diminta setiap hari, tanpa kejelasan kapan honor dan uang transport akan dibayar,” kata sejumlah relawan, Senin (25/02/2019).
Ironinya kata para relawan yang meminta indentitasnya dirahasiakan, ketika masalah honorer dan uang transport ditanyakan ke komisioner KPU, malah diminta untuk membuat rekening bank dengan alas an honor dan uang transport akan ditransfer.
“Jelas kami bingung, karena ketika direkrut kami dijanjikan akan menerima honor dan uang transport secara tunai alias tidak memerlukan rekening separti yang diminta saat ini,” katanya.
Pun demikian, para relawan mengaku mengikuti permintaan itu untuk segera membuka rekening bank dengan harapan honor dan uang transport bisa segera dicairkan.
“Bukannya langsung ditransfer, malah kantanya belum lengkap alias 55 orang relawan belum semunya memasukkan nomor rekening sehingga dana belum bias dicairkan karena sifatnya kolektif,” katanya.
Belum terealisasinya honor dan uang transport Relawan Demokrasi Kota Bitung dibenarkan Ketua KPU Kota Bitung, Deslie Sumampouw.
Menurut Deslie, SK para relawan bulan Januari akhir, dan sifatnya harus kerja dulu baru bayar.
“Jadi honor dan uang operasional akan dibayarkan awal bulan Maret dan sesuai aturan. Namanya relawan, disuruh maupun tidak mereka harus melakukan sosialisasi,” katanya.
Sementara itu, dari penelusuran, Relawan Demokrasi di daerah lain di Sulut mengaku sudah menerima honor dan uang transport semenjak mereka resmi dilantik serta bertugas.
Selain honor dan uang transport, Relawan Demokrasi di daerah lain juga mengaku menerima uang Makan Minum (Mami) serta narasumber yang diajukan ke KPU sebelum para relawan turun melakukan sosialisasi.
(abinenobm)