Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Henry Walukouw menyoroti pokok pikiran DPRD Sulut yang ternyata tidak diakomodir oleh pemerintah Provinsi Sulut.
Henry Walukouw meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengungkap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat di cek.
“Apakah ini sudah sesuai dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah masuk dalam SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) dan terakomodir berapa persen,” jelas Henry Senin, (25/11/2024) pada rapat badan anggaran bersama TAPD di ruang rapat DPRD Sulut.
“Jangan pokok-pokok pikiran kita ini hanya formalitas saja dalam SIPD tetapi tidak diakomodir,” sorot Henry.
Tak hanya itu, Henry juga menyoroti penyaluran dana hibah lewat bantuan sosial sehingga meminta data penerima untuk dapat disampaikan oleh TAPD kepada DPRD.
Hal itu dikarenakan adanya rumah-rumah ibadah, yang sudah dua kali mengajukan proposal selama dua tahun berturut-turut, namun tidak pernah mendapatkan bagian.
“Sebenarnya seperti apa sih di bagian Kesra Provinsi Sulawesi Utara? Apakah bantuan-bantuan ini hanya milik kelompok tertentu? Saya pernah merekomendasikan beberapa rumah ibadah secara langsung karena mereka menyampaikan sudah dua tahun berturut-turut, tetapi tidak pernah dapat sehingga menimbulkan ketidak percayaan dari masyarakat,” tegas Henry
“Sudah jo. Percuma pak ketua,” begitu ucapan masyarakat kepada Henry Walukouw.
Henry berharap, TAPD dapat membuka RKA di seluruh SKPD sebagai bentuk keterbukaan dan profesionalisme pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
(Erdysep Dirangga)
