Karena itu, seandainya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto kelak, Rudy menyebut otomatis sudah keluar dari PDIP karena pindah partai.
“Tidak usah ke luar. Kalau sudah pindah partai ya otomatis (keluar) to,” jelas mantan Wali Kota Solo ini.
Dirinya pun mengungkap beberapa contoh yang dialami oleh kader PDIP.
Salah satunya mantan Wali Kota Solo, Slamet Suryanto, yang dicalonkan pertama lewat PDIP, namun berubah setelah rakercab pertama kali pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang diikuti empat pasang.
Slamet awalnya terpilih lewat DPRD sebagai Wali Kota Solo periode 2000-2005.
Namun saat Pilkada langsung 2005, Slamet gagal mendapat dukungan dari PDIP sehingga maju lewat Partai Damai Sejahtera (PDS) dan kalah dari pasangan Joko Widodo – FX Hadi Rudyatmo yang diusung PDIP.
“Pak Slamet Suryanto melalui PDS. Berati kan otomatis keluar dari PDIP, contohnya tidak usah jauh-jauh,” ungkapnya.
Demikian halnya dengan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, yang gagal di Pilkada 2011 lewat PDIP.
Yuni kembali maju, namun lewat Partai Gerindra dan memenangi Pilkada Sragen 2015.
Kekinian, Yuni kembali lagi ke PDIP dan ikut Pilkada Sragen 2020 dan berhasil menang.
Begitu juga yang terjadi di Klaten terus Sukoharjo dari Golkar ke PDIP.
“Kalau nanti Mas Gibran dicalonkan lewat partai lain, ya seperti tadi contohnya. Slamet Suryanto (Mantan Wali Kota dari PDIP) begitu dicalonkan dari PDS ya sudah, berarti bukan kader PDIP,” papar dia.
Rudy pun menyentil bahwa kalau dirinya mau dicalonkan jadi apapun di partai lain, maka itu kembali kepada dirinya sendiri.
“Kalau saya dicalonkan partai lain, maka otomatis saya keluar dari PDIP. Jadi itu tergantung saya mau atau tidak,” lanjut Rudy.
Rudy pun berpendapat bahwa fenomena politikus berpindah-pindah partai sudah merupakan sesuatu yang lumrah dan hal biasa.
Demikian halnya dengan PDIP juga tidak pernah mempersoalkan kadernya yang memutuskan pindah ke partai lain.
“Okeh no contone (banyak contohnya) dan Mbak Mega nggak mempersoalkan,” tandasnya.
(jenlywenur)
