Bitung, BeritaManado.com – Anggota DPRD Kota Bitung, Hasan Suga meminta Bawaslu dan aparat kepolisian menindak pelaku politisasi bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan salah satu pasangan calon (Paslon).
Hasan menyatakan, indikasi politisasi Bansos baik itu Bantuan Tunia Langsung (BLT), Bantuan Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas serta bantuan-bantuan yang bersumber dari APBD dengan APBN mulai dilakukan sejumlah oknum.
“Praktek seperti ini tidak boleh didiamkan oleh Bawaslu dan aparat Kepolisian karena akan berimbas negatif di tengah masyarakat. Ini harus diseriusi dan dihentikan,” kata Hasan, Rabu (02/12/2020).
Anggota DPRD yang vokal inipun menyatakan, Bansos adalah uang rakyat entah itu APBD ataupun APBN yang wajib hukumnya disalurkan ke masyarakat tanpa harus ditunggangi embel-embel politik untuk keuntungan salah satu Paslon.
“Sebagai Paslon, harusnya tahu diri dan malu menunggangi uang rakyat untuk kepentingan mendapat dukungan dengan program Bansos yang jelas-jelas dananya dari APBD dan APBN,” katanya.
Dirinya juga meminta masyarakat bisa berpikir jernih dan tidak termakan dengan informasi soal Bansos bersumber dari pribadi Paslon apalagi harus dikaitkan hal politik.
“Sangat tak manusiawi sika program bantuan pemerintah di tengah pandemi harus ditunggangi dengan kepentingan politik dan sekali lagi, Bawaslu dan Kepolisian harus menangkap para pelakunya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Sementara itu, pernyataan Hasan itu disampaikan terkait makin intensnya Tenaga Harian Lepas (THL) tingkat kelurahan, Pala dan RT mendata warga yang dianggap bakal mendukung salah satu Paslon sebagai calon penerima BLT serta bantuan lainnya.
Dari informasi, para THL, Pala dan RT ini bergerak atas koordinator camat serta lurah dengan tujuan menguntungkan salah satu Paslon.
(abinenobm)
