Suasana Kuliah Umum yang dilaksanakan oleh Pascasarjana Unsrat Manado
Manado – Pascasarjana Unsrat melalui Program Studi Tata Kelola Kepemiluan dan Ikatan Mahasiswa Program Studi Pengelolahan Sumberdaya Pembangunan (PSP) mengadakan kuliah umum yang mengangkat tema “Paradigma Baru Kepemiluan Di Indonesia”. Kuliah umum ini dilaksanakan pada selasa (12/04/2016), bertempat di ruangan kuliah program studi PSP Pascasarjana Unsrat.
Kepada puluhan mahasiswa dan dosen yang menghadiri kuliah tersebut, Dr. Jayadi yang merupakan peneliti LIPI dan mantan Ketua KPU Makasar mengatakan bahwa memang banyak hal yang harus di rubah guna kita mencapai sebuah paradigma baru dalam sistem kepemiluan kita, misalkan saja masih banyak ditemukannya calon-calon yang menggunakan money politik, penyelenggara pemilu yang didapati masih sering bemain mata dengan paslon yang ada, sampai dengan aturan yang masih dianggap belum terlalu tegas guna menyikapi berbagai problematika pemilu yang dihadapi saat ini.
“Ketika saya menjadi Ketua KPU di Makasar godaannya sangat besar, dan ini kalau kita tidak memiliki integritas yang baik, maka hal-hal seperti ini akan menjatuhkan kita. Nah, dengan adanya berbagai godaan-godaan yang datang pada saya waktu itu, membuktikan bahwa masih banyak pasangan calon yang maju dalam pemilihan Gubernur dan sebagainya, tidak memiliki integritas yang baik, untuk itu ketika mereka memberikan uang kepada masyarakat maka terciptalah sebuah sistem pada masyarakat bahwa pemilu itu sangat identik dengan uang dan lainnya. Ketegasan aturan dan pengawasan pemilu serta gagalnya kaderisasi partai poltik membuat kadar dan animo masyarakat kita dalam memilih sangatlah minim. Untuk itu penguatan lembaga pengawasan pemilu sangat diperlukan, berbagai sumbangsih dari akademisi-akademisi daerah juga sangat diperlukan, untuk membawa paradigma yang baru dalam sistem kepemiluan kita,” ujar Jayadi.
Dikesempatan yang sama, Ketua Program Studi Tata Kelola Kepemiluan Ferry Daud Liando, mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada selama ini sangat berat dan beresiko. Angarannya menguras APBD sehingga harus mengorbankan kepentingan masyarakat, resiko konflik masyarakat, dan resiko konflik antar elit masyarakat, namun dampak dari pilkada belum dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan pasca pilkada yang hanya diuntungkan adalah sebatas pada partai politik pengusung dan tim kampanye, oleh karena itu sangatlah penting untuk mencari formula, mekanisme, dan sistem yang baru guna melahirkan proses pilkada yang berdampak pada kepentingan masyarakat luas. “Secara pribadi saya sangat mengharapkan kegiatan ini dapat menjawab permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada selama ini,”tandannya (Risat)