MOTOLING—Pro kontra keberangkatan 17 camat dan sejumlah pejabat Minsel ke Provinsi Bali mulai Kamis dan Jumat pekan ini, masih menuai suara sumbang. Kali ini datang dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Minsel.
Ketua DPC GAMKI Minsel, Rivay Rompas, ST SPd ketika menghubungi media ini Rabu (19/10) tadi menuturkan. Bahwa, keberangkatan 17 camat dan sejumlah pejabat ke Bali sangat disayangkan. ‘’Bagi GAMKI, ini adalah pemborosan uang rakyat. Karena agenda ini sangat kecil manfaatnya bagi pembangunan Minsel kedepan,’’ ujar Rompas.
Lanjut Rompas, GAMKI melihat kalau agenda ini adalah hanya jalan-jalan atau liburan yang dikemas sedemikian. Yang seolah-olah adalah kegiatan penting dan bermanfaat. ‘’Ini hanyalah pembodohan dan pelecehan terhadap rakyat Minsel. GAMKI mendesak agar bupati membatalkan kegiatan tersebut. Dan dananya sebaiknya digunakan dalam kegiatan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas publik,’’ tegasnya.
Rompas juga menyebut, bahwa masih banyak fasilitas umum yang belum dibangun. Memang diakui, mereka akan mempelajari beberapa program yang katanya Minsel belum memilikinya. Maka, para camat pun harus ‘terbang’ ke Bali untuk mengenal Bumdes dan e-KTP.
‘’Banyak jalan di Minsel rusak. Seperti jalan desa yang rusak, misalnya desa Toyopon, Beringin, Liandok, dan desa-desa lainnya. Termasuk fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak dan sebagainya,’’ tegasnya dengan nada keras.
Dengan demikian, sikap GAMKI Minsel jelas menolak. Serta menentang dan mengutuk kegiatan jalan para camat se-Minsel di pulau dewata Bali. (ape)
MOTOLING—Pro kontra keberangkatan 17 camat dan sejumlah pejabat Minsel ke Provinsi Bali mulai Kamis dan Jumat pekan ini, masih menuai suara sumbang. Kali ini datang dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Minsel.
Ketua DPC GAMKI Minsel, Rivay Rompas, ST SPd ketika menghubungi media ini Rabu (19/10) tadi menuturkan. Bahwa, keberangkatan 17 camat dan sejumlah pejabat ke Bali sangat disayangkan. ‘’Bagi GAMKI, ini adalah pemborosan uang rakyat. Karena agenda ini sangat kecil manfaatnya bagi pembangunan Minsel kedepan,’’ ujar Rompas.
Lanjut Rompas, GAMKI melihat kalau agenda ini adalah hanya jalan-jalan atau liburan yang dikemas sedemikian. Yang seolah-olah adalah kegiatan penting dan bermanfaat. ‘’Ini hanyalah pembodohan dan pelecehan terhadap rakyat Minsel. GAMKI mendesak agar bupati membatalkan kegiatan tersebut. Dan dananya sebaiknya digunakan dalam kegiatan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas publik,’’ tegasnya.
Rompas juga menyebut, bahwa masih banyak fasilitas umum yang belum dibangun. Memang diakui, mereka akan mempelajari beberapa program yang katanya Minsel belum memilikinya. Maka, para camat pun harus ‘terbang’ ke Bali untuk mengenal Bumdes dan e-KTP.
‘’Banyak jalan di Minsel rusak. Seperti jalan desa yang rusak, misalnya desa Toyopon, Beringin, Liandok, dan desa-desa lainnya. Termasuk fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak dan sebagainya,’’ tegasnya dengan nada keras.
Dengan demikian, sikap GAMKI Minsel jelas menolak. Serta menentang dan mengutuk kegiatan jalan para camat se-Minsel di pulau dewata Bali. (ape)