AMURANG—Masih terkait dengan keberagkatan para cama-camat se-Minahasa Selatan ke Bali, dengan menyerupai agenda kunjungan kerja. Maka DPC GAMKI Minsel menilai dan menyatakan, kalau para camat kini tak memiliki Sense of Crisis. Olehnya, GAMKI Minsel menyatakan siap berdebat secara ilmiah dan terbuka tentang esesensi serta dampak positif dari agenda jalan-jalan para camat-camat kapanpun dan dimanapun.
Ketua DPC GAMKI Minsel Rivay Rompas ketika menghubungi media ini Minggu (23/10) tadi masih terkait keberangkatan para camat ke Bali. ‘’Keberangkatan Camat ke Bali tak lain hanya menghambur-gamburkan uang rakyat. Ini merupakan program jalan-jalan yang dikemas sedemikian agar kelihatan sebagai program resmi,’’ ujar Rompas.
Menurut Rompas, bahwa GAMKI Minsel menyebut ada tujuh penokan. Pertama, camat-camat yang berangkat sudah tidak memiliki Sense of Crisis lagi. Mengingat kegiatan ini memakan anggaran yang sangat besar. Sedangkan manfaatnya sangat kecil.
Kedua, bagi GAMKI ini adalah program jalan-jalan yang dikemas sedemikian rupa agar kelihatan sebagai program resmi yang harus dan wajib dilaksanakan. Wajib, agar bisa menggunakan dana rakyat yang tidak sedikit.
Ketiga, ini merupakan pelecehan bagi masyarakat Minahasa Selatan karena disaat masyarakat sedang didesak untuk bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi. Serta pembangunan, dan meningkatkan produksi pertanian, agar pendapatan daerah meningkat. Malahan camat-camat melakukan agenda jalan-jalan.
Keempat, mereka sudah berada di Bali. Lantas, siapa yang bertanggungjawab dengan hal diatas. Kalau menyebut, bupati Tetty Paruntu harus membatalkan, itu tak mungkin. Karena mereka telah berada sejak Kamis pecan lalu. Karena kegiatan tersebut kurang memberi manfaat serta melukai hati masyarakat Minahasa Selatan.
Kelima, kalau lebih baik alihkan anggaran yang dipakai para camat. Bayangkan, masing-masing camat menerima Rp 10 jutaan. Namun demikian, ini sengaja diposkan membiayai agenda para camat ke Bali. Padahal, untuk perbaikan fasilitas publik seperti jalan, sekolah atau puskesmas justru tidak ada dana. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Minahasa Selatan masih banyak mengoleksi jalan penghubung desa yang rusak parah. Contohnya jalan Toyopon, Beringin, Liandok dan lain sebagainya
Keenam, GAMKI Minsel menentang agenda jalan-jalan ke-17 Camat se-Minsel dan agenda lainnya yang tidak pro rakyat.
Ketujuh, terkait pernyataan penolakan ini GAMKI siap diajak berdebat secara ilmiah dan terbuka tentang esensi dan dampak positif dari agenda jalan-jalan para camat. Kapanpun dan dimanapun, GAMKI Minsel siap selalu.
Demikian pernyataan ini dibuat. Diakuinya, kalau pernyataan diatas sedikit terlambat. Karena, camat-camat sudah lebih dulu pergi ke Bali. Alasan, untuk mengetahui soal e-KTP dan BUMDes. (ape)
Para camat keBali dengan anggaran yang sudah tertata diAPBD 2011. tks.
samua daerah ley so bagitu jadi nda usah herman. haha..
Dulu pernah rame deng tu pejabat tur.
Sangking penasaran pas pulang dari EU ke kampung pas kita datang kebetulan di samperi pejabat di rumah kong kita langsung tanya “Bagimana tu tur, sadaap…dalam rangka apa so?” dia jawab…oh ini kan semacam trimakaseh kwa dari boss…
Ini cuma contoh…pebanyak tu di instansi2 pemerintah tu model2 boss bae bagitu tu boss bae-bae supaya tu anakbuah sanang bilang boss perhatikan.
Biasa tu babagini di Sulut yang mana boss memanfaatkan situasi, torang mo bilang apa anggaranya di setujui samua….sah!
Samua dapa ta smer…
Rakyat tu yang susah mo cari makang deng cuma pikir2 dorang pe kalauan.
Dorang smntra asyik melancong, ngoni somo putus lidah anak bataria2 so nda pengaruh……. Paling dorang cuma mo balas: Ba iko kwaaaakkk…..
Semoga jo dorang ke Bali butul2 urusan dinas, bukang urusan pribadi yang didinaskan, kalo dorang badusta, nanti jo Yang Maha Kuasa yang balas dorang pe papandusta…..