TOMOHON, beritamanado.com – DPRD Kota Tomohon menggelar rapat Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dan Laporan Badan Anggaran terkait Ranperda APBD Kota Tomohon Tahun 2020, Sabtu (14/09).
Lewat jurubicaranya, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 Kota Tomohon yang berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 dan disusun berpedoman pula pada pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 yang bertema Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan yang Berdaya Saing yang bersinkronisasi dengan Prioritas pembangunan Nasional maupun Prioritas Provinsi Sulawesi Utara.
Rancangan APBD TA 2020 ini pun mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemilukada di Tahun 2020 melalui belanja hibah maupun program dan kegiatan pada perangkat daerah yang terkait dan hal ini tentu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Dari gambaran di atas Fraksi Partai Golkar sangat mengharapkan agar dalam pengelolaan keuangan tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku yang sudah diperkuat dengan dan peran dari Inspektorat untuk melaksanakan Review sejak awal atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD dan dalam teknis perencanaan dan penyusunan berdasarkan permendagri 33 Tahun 2019,
Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar dalam pengelolaan baik Pendapatan daerah dan penyesuaian alokasi belanja kegiatan-kegiatan dapat didukung secara optimal dan dapat terakomodir sehingga pembangunan di berbagai sektor serta pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan. Kondisi baik dan positif pada penilaian dari BPK RI akan Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Pemerintah Kota Tomohon sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP) pada 6 (enam) tahun berturut turut dapat tercapai kembali dan dalam pengelolaan keuangan ini Fraksi Partai Golkar akan selalu menjalankan fungsi Check and Balance.
(ReckyPelealu)