Manado, Berita Manado.com — Rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka penyampaian penjelasan gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2025 sekali gus pemandangan umum fraksi terhadap ranperda tersebut dan tanggapan dan atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi menjadi menarik ketika Fraksi Partai GOLKAR menjadi satu-satunya menyuarakan kesejahteraan Pers.
Pemandangan umum Fraksi Partai GOLKAR disampaikan oleh anggota DPRD Raski Mokodompit, di hadapan Gubernur Yulius Selvanus, Pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Sulut serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Sulut.
“Fraksi Partai GOLKAR menilai bahwa, peran media sangatlah penting untuk menginformasikan pembangunan dan kinerja Pemerintah Provinsi Sulut serta hubungan kemitraan bersama dengan DPRD. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR berpandangan, perlu adanya dukungan anggaran dalam APBD perubahan 2025 kepada kepada media untuk anggaran tahun 2025,” tegas Raski Rabu, (20/8/2025) pada rapat paripurna DPRD Sulut.
Penegasan Fraksi Partai’ GOLKAR itu pun mendapat respon positif dari Gubernur Yulius Selvanus saat konferensi pers di kantor DPRD Sulut.
“Senang sekali dorang,” ucap Gubernur kepada awak media sambil tersenyum lebar melirik ketua DPRD Sulut yang berada di sampingnya.
“Nanti di diskusikan ya, teman-teman harus tahu juga, dinamika anggaran perubahan seperti yang saya sampaikan tadi itu (penyampaian penjelasan gubernur) kita harus fleksibel. Kita tidak bisa harga mati satu Tamba satu dua ini. Kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini,” jelas Gubernur Yulius Selvanus.
Sambil tersenyum lebar, gubernur Yulius Selvanus bercanda dengan awak media bahwa, Fraksi GOLKAR sedang naik daun setelah menyuarakan dukungan terhadap peran media dalam pemerintahan.
Terang saja, media memiliki peran penting bagi Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulut di mana, media dapat berperan sebagai pengawas kinerja pemerintah dan DPRD, dengan menyampaikan informasi tentang kebijakan, tindakan, atau keputusan yang diambil agar masyarakat mengetahui apakah mereka menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
Melalui media juga dapat menyampaikan informasi kebijakan, program kerja, dan kegiatan pemerintah serta DPRD kepada masyarakat yang membantu masyarakat memahami keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Media dapat menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, atau keluhan kepada pemerintah dan DPRD, memperkuat hubungan antara rakyat dan wakilnya.
Membantu masyarakat memahami proses politik, peran DPRD, serta sistem pemerintahan, mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan kritis dan dengan menyuarakan berbagai perspektif, media berfungsi sebagai kekuatan keempat (fourth estate) yang membantu menjaga keseimbangan antara lembaga eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD).
(Erdysep Dirangga)
