Mereka hanya hadir, absen lalu pulang dan terima tunjagan dari uang rakayat setiap bulannya.
Pengalaman hasil pemilu 2019 masih terdapat anggota DPRD yang jarang hadir apalagi memberikan pendapat saat pembahasan rancangan kebijakan seperti ranperda ataupun kebijakan anggaran dan rencana kegiatan dalam APBD.
Belum banyak yang berani berbicara lantang mementang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
Sebagian besar DPR/DPRD yang tidak produktif disebabkan karena kelalaian parpol dalam proses seleksi calon.
“Sebagian besar calon bukanlah kader, tapi tiba-tiba mendapatkan mendapat KTA untuk syarat pencalonan.
“Liando menilai, sebagian besar parpol lebih mengejar jumlah kursi ketimbang mengedepankan kapasitas calon. Apalagi jumlah kursi mempengaruhi kekuasaan parpol itui baik di pusat maupun di daerah,” tandasnya.
Semakin banyak kursi, maka semakin kuat bergaining position atau mendapatkan banyak jabatan. Parpol juga berusaha mencari banyak kursi agar makin mahal dalam penawaran untuk memenuhi ambang batas pencalonan pilkada.
“Kursi kerap dilelang kepada calon yang berminat. Jadi semakin banyak kursi, maka semakin tinggi pendapatan dari calon. Jika parpol tidak siap maka Pemilu tidak akan bemranfaat apa-apa bagi rakyat tetapi kesempatan elit-elit parpol memndapatkan nafkah hidup dari kekuasaan yang melekat,” ujarnya.
Jadi jika Parpol hanya mengusung calon kader instan akan merugikan konstituen yang seharusnya diwakilinya.
(Frangki Wullur)
