Tompaso – Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI Ignasius Jonan megnatakan bahwa potensi energy panas bumi sebenarnya belum ada yang bisa mengaturnya. Hal itu dikatakannya saat mengunjungi kawasan pengembangan panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tompaso, Sabtu (26/11/2017) keamrin.
Menurutnya pemerintah sangat mengharapkan adanya peran dari pihak swasta maupun asing, berhubung dana APBN masih sangat terbatas. Oleh karena itu tantangannya jelas bahwa sampai saat ini potensi energy terbarukan tersebut belum bisa kelola secara maksimal.
Ignasius Jonan memberikan contoh di suatu aerah ada kontrak pengembangan energy panas bumi dengan PT PLN sebesar 100 MW. Akan tetapi setelah dilakukan eksploitasi, ternyata jumlah kapasitasnya hanya mencapai 700 MW. Itu artinya perlu dilakukan pembicaraan lagi antara kedua belah pihak.
“Untuk tariff saat ini sedang dibahas. Mudah-mudahan dalam jangka waktu satu bulan kedepan sudah rampung. Hal terpenting dalam pembahasan yaitu feet in tariff listrik produksi PGE harus menguntungkan semua pihak. PGE sebagai pemasok, PLN penjual, sedangkan masyarakat menjadi konsumennya,” urai Menteri Jonan.
Ia juga menambahkan bahwa pada prinsipya semanya harus berlangsung adil dan tidak pihak yang dirugikan termasuk masyarakat. Dengan demikian produksi dan konsumsi energi listrik dapat berjalan seimbang.
Menteri Jonan jgua memberikan apresiasi atas beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 5 dan 6 milik PGE Area Tompaso mulai Sabtu lalu di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso. Hal itu juga memberikan kontribusi energi listrik di wilayah Suluttenggo. Adapaun kebutuhan listrik nasional yang harus dipenuhi yaitu sebesar 1.300 MW. Sedangkan produksi baru sekitar 500 MW.
Menteri Ignasius Jonan sendiri turut didampingi oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kapolda Irjen Wilmar Marpaung, Dirut PT Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin, Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam, Manajer Area PT PGE Area Lahendong, Salvius Patangke, Asisten II Sekprov Sanny Parengkuan. Seluruh rombongan disambut Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi didampingi Kapolres Minahasa AKBP Syamsubair SIK, Kasat Pol PP Meidy Rengkuan SH MAP, Camat Tompaso Barat Engelbert Raintung SE dan melakukan peninjauan sumur dan jaringan PLTP yang tengah beroperasi. (***/frangkiwullur)
Tompaso – Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI Ignasius Jonan megnatakan bahwa potensi energy panas bumi sebenarnya belum ada yang bisa mengaturnya. Hal itu dikatakannya saat mengunjungi kawasan pengembangan panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tompaso, Sabtu (26/11/2017) keamrin.
Menurutnya pemerintah sangat mengharapkan adanya peran dari pihak swasta maupun asing, berhubung dana APBN masih sangat terbatas. Oleh karena itu tantangannya jelas bahwa sampai saat ini potensi energy terbarukan tersebut belum bisa kelola secara maksimal.
Ignasius Jonan memberikan contoh di suatu aerah ada kontrak pengembangan energy panas bumi dengan PT PLN sebesar 100 MW. Akan tetapi setelah dilakukan eksploitasi, ternyata jumlah kapasitasnya hanya mencapai 700 MW. Itu artinya perlu dilakukan pembicaraan lagi antara kedua belah pihak.
“Untuk tariff saat ini sedang dibahas. Mudah-mudahan dalam jangka waktu satu bulan kedepan sudah rampung. Hal terpenting dalam pembahasan yaitu feet in tariff listrik produksi PGE harus menguntungkan semua pihak. PGE sebagai pemasok, PLN penjual, sedangkan masyarakat menjadi konsumennya,” urai Menteri Jonan.
Ia juga menambahkan bahwa pada prinsipya semanya harus berlangsung adil dan tidak pihak yang dirugikan termasuk masyarakat. Dengan demikian produksi dan konsumsi energi listrik dapat berjalan seimbang.
Menteri Jonan jgua memberikan apresiasi atas beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 5 dan 6 milik PGE Area Tompaso mulai Sabtu lalu di Desa Talikuran Kecamatan Tompaso. Hal itu juga memberikan kontribusi energi listrik di wilayah Suluttenggo. Adapaun kebutuhan listrik nasional yang harus dipenuhi yaitu sebesar 1.300 MW. Sedangkan produksi baru sekitar 500 MW.
Menteri Ignasius Jonan sendiri turut didampingi oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kapolda Irjen Wilmar Marpaung, Dirut PT Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin, Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam, Manajer Area PT PGE Area Lahendong, Salvius Patangke, Asisten II Sekprov Sanny Parengkuan. Seluruh rombongan disambut Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi didampingi Kapolres Minahasa AKBP Syamsubair SIK, Kasat Pol PP Meidy Rengkuan SH MAP, Camat Tompaso Barat Engelbert Raintung SE dan melakukan peninjauan sumur dan jaringan PLTP yang tengah beroperasi. (***/frangkiwullur)