
BeritaManado.com — Kasus dugaan penyalahgunaan dana desa (dandes) di Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, pada 2023-2024 sedang bergulir di Kejari Minahasa Utara (Minut).
Ketua Umum LSM Perkumpulan Penggerak Aspirasi Masyarakat Minoritas Indonesia Maju (2PAM3), Antonius Rahabav, sebagai pelapor kasus ini berharap publik mengawal proses hukumnya.
Antonius Rahabav, juga menanti update terbaru dan berharap segera dilakukan penetapan tersangka.
Antonius bilang, laporan dugaan penyalaahgunaan dana Desa Laikit, prosesnya panjang dan melelahkan
Kata dia, kasus tersebut berawal dari pengaduan masyarakat.
Kemudian dilakukan observasi lapangan olehnya, dan menyimpulkan dana desa 2023-2024 ditenggarai terjadi kecurangan.
Pada Mei 2024, Antonius melapor ke Inspektorat Minut.
“Dan Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus. Namun aspek transparansi kami nilai tidak ada. Malah diduga kuat ada pelanggaran ketika audit,” cerita Antonius, Senin (2/6/2025).
Tidak puas dengan kinerja Inspektorat, Antonius membawa kasus ini secara pidana ke Kejati Sulut.
Menurutnya, Kejati kemudian mendisposisikan kepada Kejari Minut dan ditangani Kasi Pidsus.
“Kami kemudian diminta Kejari melengkapi laporan dan itu langsung kita lakukan,” katanya.
Sayang, lanjut Antonius, kurun waktu setahun kasus mandek.
Ia pun kembali mengadu ke Kejati melalui asisten pengawasan.
“Dan saat itu langsung direspons. Saya bahkan di BAP sebagai pelapor,” jelasnya.
Setelah itu, kata Antonius, Kejari Minut mulai melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada sejumlah perangkat desa dan penerima manfaat.
Antonius mengatakan, ia memantau tahapan ini.
Bahkan dari amatannya, Antonius yakin bagian pidsus menemukan penyimpangan dan terjadi kerugian negara karena tingkat spekulasinya sangat besar.
Meski begitu, Antonius heran karena dari pihak Inspektorat tidak menemukan hasil serupa.
“Sehingga saya meminta kepada asisten pengawasan agar mengirim auditor dari Kejati. Namun inspektorat langsung bersedia memberikan hasil objektif dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari situ penyelidikan berjalan,” terangnya.
Antonius khawatir jika seandainya kasus ini diarahkan ke Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Dikatakan, jika itu benar-benar terjadi, ia akan mempertanyakan kinerja aparat hukum terkait tanggungjawab moral terhadap pemberantasan korupsi.
“Ini kekhawatiran saya. Karena kalau sampai hanya TGR, itu menurut saya adalah pembodohan hukum dalam misi pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Ia juga mewanti-wanti jika ada oknum lain yang ikut mengambil peran dan menghambat proses penyelidikan di Kejari Minut.
“Itu adalah sebuah pelanggaran dan jelas diatur pada Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” tuturnya.
Kasi Pidsus Kejari Minut, Wilke Rabeta, yang dikonfirmasi wartawan, mengatakan kasus ini dalam proses penyelidikan.
“Masih lidik. Nanti info perkembangan bisa koordinasi dengan bagian humas dan Kasi Intel ya,” kata Wilke.
Sementara Kasi Intel Kejari Minut, Ivan Day Iswandy, menerangkan jika pihaknya sedang menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat.
Hal itu, ujar Ivan, sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU), dimana Inspektorat bertugas melakukan audit terhadap penggunaan dana desa demi memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
“LHP dapat menjadi dasar bagi kami untuk menindaklanjuti. Kita sedang menunggu itu,” tandasnya.
Sebagai informasi, pada Mei 2024, 2PAM3 telah mengadukan ke Inspektorat Minut persoalan belanja tak terduga BLT sebesar Rp180.000.000 dan belanja bibit ternak babi Rp56.000.000, serta belanja pakan ternak hewan Rp194.000.000, yang diduga telah disalahgunakan oleh oknum Hukum Tua Desa Laikit.
(Alfrits Semen)
