Manado – Pada tahun 2015 ini, sesuai MoU antara sejumlah negara-negara Asean, khususnya Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sontak dengan adanya hal tersebut, berbagai investor asing akan merambah perekonomian di Indonesia.
Tak hayal, Kota Manado pun menjadi target dari para investor asing tersebut untuk berinvestasi.
Terkait hal itu, ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Apriano Ade Saerang menilai, keberadaan investor asing nantinya akan melemahkan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kota Manado.
“Torang pe negara belum siap hadapi MEA. Jangan sampai torang sendiri menjadi buruh di negara sendiri. Apalagi UKM yang ada akan terancam keberadaannya. Saya lebih sepakat jika program peningkatan kesejahteraan masyarakat menggunakan sistem ekonomi kerakyatan,” tegas Saerang.
Hal senada diungkapkan Sonny Lela, ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Manado ini. Ditegaskannya, dengan adanya MEA, banyak ancaman yang akan dihadapi masyarakat Kota Manado.
“Apakah SDM (Sumber Daya Manusia) di Kota Manado sudah siap? Regulasi MEA juga harus jelas. Jangan sampai, investor asing hanya mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari SDA (Sumber Daya Alam) yang kita miliki, tanpa kontribusi yang sepadan,” tutur Lela.
Ia juga lebih sependapat jika sistem perekonomian di Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dimana peluang kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin.
“Kalau MEA kan, investor asing yang diuntungkan. Sedangkan UKM bukan hanya terancam, tapi dipastikan gulung tikar. Menurut saya, MEA hanya lebih berpihak ke investor dari pada rakyat Indonesia. Saran saya, MEA harus dipertimbangkan kembali,” ujar Lela. (leriandokambey)
Manado – Pada tahun 2015 ini, sesuai MoU antara sejumlah negara-negara Asean, khususnya Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Sontak dengan adanya hal tersebut, berbagai investor asing akan merambah perekonomian di Indonesia.
Tak hayal, Kota Manado pun menjadi target dari para investor asing tersebut untuk berinvestasi.
Terkait hal itu, ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Manado, Apriano Ade Saerang menilai, keberadaan investor asing nantinya akan melemahkan perekonomian masyarakat, khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kota Manado.
“Torang pe negara belum siap hadapi MEA. Jangan sampai torang sendiri menjadi buruh di negara sendiri. Apalagi UKM yang ada akan terancam keberadaannya. Saya lebih sepakat jika program peningkatan kesejahteraan masyarakat menggunakan sistem ekonomi kerakyatan,” tegas Saerang.
Hal senada diungkapkan Sonny Lela, ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Manado ini. Ditegaskannya, dengan adanya MEA, banyak ancaman yang akan dihadapi masyarakat Kota Manado.
“Apakah SDM (Sumber Daya Manusia) di Kota Manado sudah siap? Regulasi MEA juga harus jelas. Jangan sampai, investor asing hanya mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari SDA (Sumber Daya Alam) yang kita miliki, tanpa kontribusi yang sepadan,” tutur Lela.
Ia juga lebih sependapat jika sistem perekonomian di Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Dimana peluang kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin.
“Kalau MEA kan, investor asing yang diuntungkan. Sedangkan UKM bukan hanya terancam, tapi dipastikan gulung tikar. Menurut saya, MEA hanya lebih berpihak ke investor dari pada rakyat Indonesia. Saran saya, MEA harus dipertimbangkan kembali,” ujar Lela. (leriandokambey)