Manado – Penempatan jabatan kiranya Pemprov Sulut dapat memperhatikan bidang ilmu dari pejabat-pejabat, mempertimbangkan organisasi sekretariat KORPRI.

Demikian catatan serta kesimpulan DPRD Sulut terhadap Pertanggung-jawaban APBD 2015 yang dibacakan Rocky Wowor pada rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi, pekan ini.

“Mengharapkan Biro Hukum secepatnya menyelesaikan gugatan atas asset milik Pemprov Sulut memperoleh status hukum yang jelas,” jelas Rocky Wowor.

Kesimpulan lainnya, DPRD meminta kepada Pemprov Sulut agar sekretariat DPRD Sulut dapat menata kembali keberadaan asset-asset terutama asset yang belum jelas status hukum. (jerrypalohoon)