Bitung, Beritamanado.com – Anggota DPRD Kota Bitung diminta untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pembayaran lahan Stadion Duasudara yang dilakukan Pemkot.
Pasalnya, menurut salah satu pemerhati pemerintahan Kota Bitung, Muzaqir Boven, proses pembayaran lahan Stadion Duasudara diduga tanpa sepengetahuan anggota DPRD utamanya Badan Anggaran (Banggar).
“DPRD harus segera membantuk Pansus untuk menelusuri kenapa sampai lahan itu dibayar tanpa melibatkan Banggar serta dilakukan di tengah penanganan pademi covid-19,” kata Muzaqir, Minggu (28/06/2020).
Ditambah lagi kata dia, DPRD harus menelusuri apa alasan Pemkot menggunakan anggaran pengadaan lahan prasarana olahraga untuk membayar lahan Stadion Duasudara yang sepengetahuan dirinya adalah aset Pemkot Bitung dari dulu.
“Pembentukan Pansus urgent, mengingat dana yang digunakan adalah uang rakyat yang harus diketahui para aggota DPRD serta kuat dugaan ada kekeliruan dengan kebijakan membayar lahan Stadion Duasudara,” katanya.
Muzaqir berharap, 30 anggota DPRD segera membentuk Pansus agar polemik pembayaran lahan Stadion Duasudara dapat dikatahui oleh publik, apakah lahan yang dibayar betul-betul bukan aset Pemkot atau lahan pribadi.
“Jika DPRD tidak mau membentuk Pansus pembayaran lahan Stadion Duasudara maka kuat dugaan mereka juga ikut terlibat dalam proses pembayaran,” katanya.
Desakan pembentukan Pansus direspon oleh dua anggota DPRD Kota Bitung, Ahmad Syarifudin Ila dan Erwin Wurangian yang menyatakan mendukung jika pimpinan DPRD Kota Bitung membentuk Pansus pembayaran lahan Satdion Duasudara.
“Menurut saya bisa juga dibentuk Pansus. Dibuat Pansus untuk menelusuri kenapa lahan tersebut baru dibayarkan sekarang, padahal sejak dulu di lokasi itu telah dibangun fasilitas stadion olahraga,” kata Ahmad.
Jangan-jangan kata politisi PAN ini, dahulu sudah pernah terjadi pembayaran namun bukti-bukti pembayarannya yang tidak jelas.
“Dengan adanya Pansus, publik bisa tahu apakah memang lahan Stadion Duasudara itu dari dulu belum milik Pemkot atau bukan,” katanya.
Erwin juga menyatakan, dengan Pansus pihaknya bisa melakukan penelusuran lebih mendetail soal lahan Stadion Duasudara. Baik itu asal muasal pemilik pertama hingga alasan pembangunan fasilitas Pemkot di atas lahan pribadi tapi tidak pernah jadi temuan BPK.
“Saya kembalikan ke pimpinan DPRD, apakah mau dibentuk Pansus atau tidak. Yang jelas jika Pansus terbentuk, saya akan ada di Pansus itu agar bisa mencari tahu kejelasan pembayaran tanah Stadion Duasudara yang menurut saya sebagai sikap pandang enteng eksekutif terhadap DPRD,” tegasnya.
(abinenobm)