Manado – Pernyataan tegas diungkapkan ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Manado, Sonny Lela terkait keberadaan komite sekolah yang diduga bukannya melakukan fungsi pengawasan, namun justru dinilai memberatkan siswa.
Hal ini menurut Lela, menyangkut pungutan komite sekolah terhadap orang tua siswa yang besarannya mencapai ratusan ribu rupiah. Dampak akan iuran tersebut, jika siswa tidak membayarnya, maka beragam risiko yang harus ditanggung para siswa.
“Saya sejak dulu tidak setuju dengan adanya komite sekolah. Mereka itu, bukannya membantu para siswa, tapi malah menyulitkan. Contohnya di SMK 4 Manado. Iuran komite sekolah perbulannya 150 ribu rupiah. Jika tidak dibayar, siswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian dan sebagainya. Ini jelas-jelas pungutan yang tidak semestinya, meskipun merupakan persetujuan seluruh orang tua siswa,” ungkap Lela.
Menurut sekretaris Komisi D bidang kesejahteraan masyarakat ini, dengan adanya iuran komite, justru menambah pengeluaran siswa yang seharusnya tidak dibenarkan pada era saat ini, dimana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan secara gratis.
“Jelas dalam undang-undang, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan itu merupakan kewajiban negara. Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk memberikan subsidi pendidikan agar warga negara tidak lagi diberatkan oleh biaya pendidikan. Tapi anehnya, ketika ada dana BOS (bantuan operasional sekolah) yang mencakup pembiayaan seluruh kebutuhan siswa, tapi ada iuran komite yang bersifat wajib. Padahal tidak ada aturan yang mewajibkannya. Sampai kapanpun saya tidak sepakat dengan adanya komite sekolah yang justru menambah penderitaan siswa, khususnya yang berekonomi lemah,” tegasnya. (leriandokambey)
