Di sisi lain, ia mengimbau para orangtua murid agar bersabar dan memberi waktu kepada pemerintah dalam mencermati masalah ini.
“Jadi dari laporan yang sama terima, ada laporan permintaan uang untuk partisipasi. Nah ini jatuhnya ke pungutan liar bila diminta secara paksa. Untuk benar atau tidaknya permintaan itu, masih harus kami periksa. Kalau untuk fasilitas, orangtua tidak boleh memaksa untuk pengadaan fasilitas apabila tidak tertata di RKAS. Namun, RKAS ini baiknya dibahas dengan komite sekolah supaya kepala sekolah tidak mengambil keputusan sendiri,” ujar Tuwaidan.
Ditegaskan Tuwaidan, pemberian sanksi bagi ASN juga harus melewati tahap pemeriksaan dan administrasi untuk kemudian diberi sanksi.
“Pak bupati juga sangat berhati-hati untuk memberi sanksi agar tidak berurusan dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Yang pasti, pak bupati ingin agar tidak ada pungutan-pungutan liar di sekolah. Jadi diharapkan pengertian orangtua untuk menunggu hasil pemeriksaan ini. Dan anak-anak disekolahkan saja, kasihan kalau mereka tidak belajar,” ujar Tuwaidan.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD Inpres Klabat Femmy Iroth di hadapan para orangtua murid, meminta maaf bila disebut kurang kooperatif merespon keinginan para orangtua.
Menurutnya, beberapa bulan terakhir, ia mengalami gangguan kesehatan sehingga kehilangan 25 Kg berat tubuh dalam waktu relatif singkat.
“Saya juga sewaktu kembali ke sekolah, tidak bicara banyak dengan guru karena kesehatan saya. Jadi, maaf bila saya kemarin tidak menemui orangtua,” kata Femmy.
Terkait permintaan uang Rp50 ribu dari PIP, Femmy tidak membantah dan mengaku uang yang terkumpul dibagi-bagi kepada beberapa tenaga kerja di sekolah.
Untuk minimnya fasilitas kursi dan meja, Femmy mengakui bahwa hal itu terjadi karena ketambahan siswa dalam jumlah banyak pada tahun ajaran 2023/2024.
“Yang lulus 8 siswa, yang masuk 37 siswa sehingga meja kursi terbatas. Tapi saya sudah tambah 15 buah. Tapi memang itu masih kurang,” ujar Femmy.
Ia memastikan, ke depan akan melibatkan komite sekolah terkait pengelolaan keuangan sekolah.
Demo tersebut akhirnya berakhir damai dan orangtua sepakat untuk memberi waktu kepada Inspektorat Minut untuk melakukan pemeriksaan.
(Finda Muhtar)
