“Capaian ini patut kita syukuri dan banggakan bersama, namun tidak boleh membuat kita lengah karena opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir,” tegasnya.
Ia menambahkan, opini WTP merupakan amanah untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berintegritas demi kepentingan masyarakat.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Saya menegaskan bahwa temuan pemeriksaan yang berulang harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara konsisten agar tidak menjadi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun,” katanya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut Cindy Wurangian, mengapresiasi capaian opini WTP ke-12 berturut-turut yang diraih Pemprov Sulut.
Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
“Prestasi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel. Raihan opini WTP ke-12 kali berturut-turut tentu merupakan pencapaian yang patut diapresiasi,” ujar Cindy.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Rocky Wowor, menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia meminta seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK RI dalam LHP segera ditindaklanjuti oleh jajaran Pemprov Sulut.
Menurut Rocky, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mencegah terulangnya temuan yang sama pada tahun-tahun mendatang.
“Opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. Catatan dan rekomendasi BPK perlu ditindaklanjuti secara serius agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
ADVERTORIAL
