Manado – Bencana banjir bandang di Manado, 15 Januari lalu hingga saat ini masih menyisahkan pertanyaan besar, terutama peran anggota legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
“Ini karena fungsi pengawasan DPRD Kota Manado tidak jalan. Karena itu, masyarakat harus memilih caleg-caleg yang juga tahu akan pentingnya lingkungan dan alam,” ungkap Mahyudin Damis, pengamat sosial dan politik Sulawesi Utara.
Damis memberikan contoh akibat lemahnya fungsi pengawasan DPRD, terdapat bangunan-bangunan di DAS Tondano yang tidak berijin sehingga pembangunan tidak lagi memperhatikan hal-hal teknis.
“Termasuk juga pemberian ijin bangunan di daerah aliran sungai yang tidak disertai dengan hitungan yang baik. Karena itu, pilih caleg peduli lingkungan sehingga dan fungsi kontrol DPRD jalan,” kata Damis. (timredaksi)
Manado – Bencana banjir bandang di Manado, 15 Januari lalu hingga saat ini masih menyisahkan pertanyaan besar, terutama peran anggota legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
“Ini karena fungsi pengawasan DPRD Kota Manado tidak jalan. Karena itu, masyarakat harus memilih caleg-caleg yang juga tahu akan pentingnya lingkungan dan alam,” ungkap Mahyudin Damis, pengamat sosial dan politik Sulawesi Utara.
Damis memberikan contoh akibat lemahnya fungsi pengawasan DPRD, terdapat bangunan-bangunan di DAS Tondano yang tidak berijin sehingga pembangunan tidak lagi memperhatikan hal-hal teknis.
“Termasuk juga pemberian ijin bangunan di daerah aliran sungai yang tidak disertai dengan hitungan yang baik. Karena itu, pilih caleg peduli lingkungan sehingga dan fungsi kontrol DPRD jalan,” kata Damis. (timredaksi)