Lebih dari sekadar afiliasi partai, Tumbelaka juga menggarisbawahi kekuatan jaringan personal CEP di tingkat nasional.
Kedekatan dengan sejumlah tokoh kunci—termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo, bukan sekadar relasi biasa dalam dunia politik.
“Beliau dikenal dekat dengan sejumlah tokoh penting di pemerintahan pusat,” kata Tumbelaka.
Kedekatan itu bisa menjadi modal penting dalam menjembatani komunikasi politik antara daerah dan pusat, terutama di saat-saat krusial seperti sekarang.
Di mata pengamat ini, CEP memiliki kombinasi langka: legitimasi politik di daerah, kekuatan partai di parlemen, dan akses ke lingkaran kekuasaan di pusat. Kombinasi itulah yang membuatnya berpotensi menjadi kunci dalam negosiasi kebijakan TKD.
Tumbelaka menutup pembicaraan dengan sebuah pesan optimis.
Menurutnya, masalah TKD tidak harus berakhir sebagai sumber ketegangan antara pusat dan daerah.
Sebaliknya, ini bisa menjadi ruang dialog produktif—asalkan ada figur yang tepat untuk memfasilitasinya.
“Yang dibutuhkan adalah saling pengertian dan komunikasi efektif,” pungkasnya dengan nada tegas namun penuh harap.
“Di sinilah peran figur seperti Christiany Paruntu bisa sangat menentukan—bukan hanya untuk Sulut, tapi juga untuk menciptakan preseden bagaimana pusat dan daerah seharusnya berdialog.”
Pertanyaannya kini: akankah CEP mengambil peran strategis itu?
Dan lebih penting lagi, akankah pemerintah pusat membuka telinga untuk mendengar suara daerah?
Jawabannya akan sangat menentukan nasib pembangunan di Sulawesi Utara dan mungkin juga di banyak daerah lain—di tahun-tahun mendatang.
(rds)
Berita Terbaru
